Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dukungan terhadap perempuan juga telah dilakukan dengan berbagai format, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk perlindungan sosial. Penyaluran PKH kepada 10 juta keluarga ini diberikan secara langsung melalui transfer.
"Semuanya ditransfer langsung secara tunai dari pemerintah kepada keluarga yang mana menggunakan nama rekeningnya adalah anggota keluarga wanita dalam rumah tangga. Maka dengan itu, setidaknya kita menciptakan inklusi keuangan dengan mengizinkan perempuan membuka rekening agar mereka bisa menerima transfer dari pemerintah," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 17 Maret 2022.
Ia menambahkan, pemerintah juga memberikan dukungan terutama bagi seorang pekerja wanita, khususnya pekerja migran yang ada di luar negeri untuk mendapatkan haknya dan memberikan perlindungan. Selain itu, dalam hal permodalan usaha pemerintah juga memperkenalkan program kredit Ultra Mikro (UMi) bagi perempuan pemilik usaha kecil.
Secara khusus, Sri Mulyani menyebut ada tujuh bidang prioritas dalam strategi inklusi keuangan bagi perempuan. Pertama, adalah pendidikan dan literasi Keuangan yang dinilai sangat penting. Melalui literasi dan edukasi keuangan, maka akan memberikan implikasi dan manfaat positif langsung bagi perempuan.
Strategi kedua adalah mendukung perempuan pemilik usaha kecil menengah. Ia mengatakan, 60 juta usaha kecil menengah di Indonesia lebih dari 50 persennya dimiliki oleh wanita, terutama ukuran perusahaan yang lebih kecil. Maka, porsi dukungan bagi usaha kecil perempuan perlu ditingkatkan.
"Strategi ketiga yang juga kami kejar adalah layanan keuangan digital untuk wanita. Hal ini juga akan sejalan dengan prioritas nasional kita dalam menyediakan infrastruktur digital, terutama di daerah yang masih belum terkoneksi. Hal ini mungkin tidak menjadi masalah di kota besar, namun bagi daerah terpencil atau tertinggal," ungkapnya.
Strategi keempat adalah memperluas akses asuransi dan dana pensiun. Strategi ini, ungkap Menkeu menjadi sangat penting untuk merancang siklus lengkap jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Kemudian, strategi kelima dalam inklusi keuangan adalah memberikan perlindungan konsumen.
Keenam adalah strategi inklusi keuangan Indonesia untuk memberikan dukungan bagi pengasuh perempuan. Strategi terakhir adalah mengumpulkan database sekaligus membuat data terpilah menurut jenis kelamin. Selain itu, pemerintah juga memberikan beberapa program untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
"Ada anggaran responsif gender ini sudah diadopsi oleh Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan kita selama satu dekade terakhir. Inisiatif ini juga akan memungkinkan kita untuk menandai atau mengidentifikasi bagaimana program pemerintah yang responsif gender," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
