Berbagai capaian desentralisasi fiskal ini tercermin dari kesenjangan kemampuan keuangan daerah (theil index) yang turun 0,10 dari 0,332 pada 2016 menjadi 0,230 pada 2020 lalu.
"Selama 20 tahun pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah kita sudah mencapai beberapa hal umpamanya kesenjangan antara pusat dan daerah dan antar daerah juga sudah mulai menurun. Tidak secepat yang kita inginkan namun trennya menurun," kata dia dalam video conference, Kamis, 10 Maret 2022.
Kemudian penerimaan pajak di daerah juga mengalami kenaikan meskipun basisnya masih sangat terbatas. Penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 2016-2019 mengalami peningkatan mencapai 1,42 persen namun kemudian turun menjadi 1,2 persen pada 2020 akibat pandemi covid-19.
"Pengelolaan administrasi di daerah juga membaik paling tidak kesadaran untuk membangun laporan keuangan daerah dimana statusnya diaudit oleh BPK jadi WTP juga meningkat. Dan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi berkontribusi untuk memperbaiki layanan publik," ungkapnya.
Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah indikator seperti pendidikan untuk tingkat SMP meningkat jadi 80,12 persen dan SMA sebesar 61,25 persen, persalinan yang dibantu tenaga kesehatan 95,16 persen, air minum layak 90,21 persen, sanitasi 79,53 persen, penduduk miskin 10,19 persen, dan IPM 71,94.
"Karena konsep desentralisasi yaitu jenjang pemerintahan sampai ke level bawah adalah agar spend of control tidak terlalu jauh makin ke bawah makin dekat rakyat, jadi makin mampu untuk mendengar feedback langsung mengenai kualitas layanannya dan untuk itu keuangan mengikutinya, money follow function," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
