Dalam tiga tahun terakhir, BNBP dari HPL khususnya uang wajib tahunan otorita (UWTO) menurun cukup tajam, dari semula Rp500 miliar menjadi Rp300 miliar.
"Ini harus menjadi warning bagi kita. Batam sebagai kawasan investasi yang kita harapkan dapat menyumbang PNBP ternyata mengalami penurunan, khususnya pemasukan dari HPL," kata anggota Komisi XI DPR RI Romuharmuziy usai bertemu Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro beserta para deputinya di Kantor BP Batam, Kamis (19/1/2017).
Ada beberapa faktor penyebab penurunan ini, salah satunya kata Romy, iklim investasi di Batam dalam tiga tahun terakhir kurang kondusif. Banyak aksi demo buruh yang terjadi maupun seruan mogok kerja.
"Ini memicu banyak perusahaan dan investor di Batam hengkang. Demo-demo yang tidak terkendali membuat investor khawatir sehingga memilih hengkang," ujarnya.
Kondisi ini semakin runyam ketika investor baru yang akan masuk ke Batam mendapatkan ketidakpastian pengalokasian lahan yang mereka ajukan ke BP Batam.
"Calon investor sulit mendapatkan lahan yang pas karena banyak lahan sudah dialokasikan BP Batam kepada pihak lain, namun lahan itu ternyata tidak dibangun selama puluhan tahun. Ini patut dipertanyakan, jangan-jangan lahan tersebut dikuasai oleh makelar," ungkap Romy.
Sekadar diketahui, dari 25.000 hektare (ha) lahan yang ada saat ini, BP Batam telah menerbitkan HPL sebanyak 18.000 ha. Itu artinya, kata Romy, ada sekira 30 persen kawasan atau lahan yang tidak bangun.
"Bisa dibayangkan, lahan tersebut dibiarkan menganggur selama 28 tahun sejak berdirinya Otorita Batam," kata Romy. Pihaknya berharap kepada Kepala BP Batam yang baru saat ini dapat menata kembali kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
"Kami menaruh harapan besar kepada Kepala BP Batam saat ini agar mampu mewujudkan Batam sebagai kota tujuan utama investasi, terutama bagi negara-negara laur," ujarnya.
Deputi 5 BP Batam Gusmardi Bustami mengatakan, BP Batam di periode saat sekarang ini berupaya meningkatkan realisasi investasi di Batam, termasuk PNBP. Secara keseluruhan, selain HPL, kata Bustami, BP Batam mampu meraup PNBP dari beberapa layanan umum seperti; layanan di bidang pelabuhan, bandara, air dan limbah, dan layanan lainnya.
"Total nilai PNBP dari beberapa layanan tersebut pada 2016 mencapai Rp1,1 triliun. Tahun ini, potensi BNBP di Batam menacapi Rp1, 3 triliun," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir dalam pertemuan ini, Hafisz Tohir, Soepriyatno, Michael Jeno, Hendrawan Supratikno, dan lainnya. Turut hadir Kepala BP Batam, dan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
