"Kita menyetujui penyertaan modal yang di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015) malam.
Salah satu PMN yang diberikan yakni dalam bentuk pengalihan aset Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp18 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan SMI dipilih untuk dialiri modal besar karena akan dijadikan bank infrastruktur. Menurutnya ide besar negara yang kebutuhan pembiayan infrastruktur besar butuh lembaga infrastruktur yang terspesialis.
Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan bank-bank BUMN maupun komersial untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya bank-bank membagi fokusnya pada pembiayaan lain yang marginnya lebih pasti. Lagipula, bank-bank jenis ini biasanya memberikan pinjaman dengan tenor jangka pendek. Sedangkan proyek infrastruktur butuh pinjaman dan tenor jangka panjang.
"Kita terbentur masalah miss match pinjaman dan pengembalian jangka pendek, karena yang kita butuhkan itu jangka panjang," kata Bambang.
DPR mendukung langkah pemerintah yang mau membangunan bank infrastruktur ke depannya, dan hal tersebut dirasa urgent sehingga perlu direstui. Meski demikian, Komisi XI ingin mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang SMI terkait laporan keuangan dan rasio-rasio yang komprehensif selama lima tahun terakhir dan rencana detail penggunaan PMN dalam rencana bisnis lima tahun ke depan.
Terlebih Komisi XI DPR RI meminta agar PT SMI untuk mempersiapkan kajian efek berganda dari PMN terhadap target terukur berupa peningkatan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan dan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta perbaikan gini rasio.
"Kita tetap akan memperdalam usulan tambahan PMN pada SMI yang merupakan pengalihan aset dari PIP sebesar Rp18,356 triliun sebagai tambahan atas PMN yang telah disetujui sebesar Rp2 triliun pada APBN 2015," jelas Fadel.
Dalam PMN ini ada alokasi lain yang diberikan yakni pada pembentukan BLU Manajemen Aset Rp1,5 triliun. Maka dari itu BLU Pengelolaan aset diminta menyampaikan rencana bisnis lima tahun ke depan. Lalu pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun.
Komisi XI DPR RI juga menyetujui tambahan PMN kepada BPJS kesehatan sebesar Rp3,460 triliun untuk menjaga kelancaran pelayanan bagi 135 juta peserta BPJS dan cadangan pembiayaan untuk DJS Kesehatan sebesar Rp1,54 triliun.
Kemudian menyetujui alokasi PMN kepada Lembaga Keuangan Internasional sebesar Rp250,5 miliar untuk menutupi perubahan kurs dan perubahan skema pembayaran. Serta menyetujui pengurangan alokasi dana kewajiban penjaminan jadi Rp843,5 miliar dari semula Rp1,1 triliun karena penyesuaian kurs dan exposure penjaminan.
Terakhir, menyetujui dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc. Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781,7 miliar untuk melanjutkan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur sidoarjo dalam peta area terdampak bagi rumah tangga maupun dunia usaha yang digunakan secara proprosional. Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc. Minarak Lapindo Jaya akan membuat perjanjian pinjaman dengan jaminan dan syarat-syarat yang memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
