Pemerintah Belum Berencana Rancang APBN-P 2018
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/Agung Rajasa)
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan sampai saat ini pemerintah belum berencana menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Hal ini menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap untuk memuluskan anggaran transfer ke daerah pada RAPBN-P 2018 yang melibatkan Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo.

"Saya ingin tegaskan bahwa proses RAPBN-P 2018 itu belum atau tidak ada. Karena memang kami belum atau tidak merencanakan ada APBN-P 2018," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan, kasus yang menyeret Yaya Purnomo murni praktek pencaloan yang memanfaatkan reputasi Dirjen Perimbangan Keuangan. Yaya diduga berbohong untuk meraup keuntungan pribadi dari pemerintah daerah supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran tanbahan pada RAPBN-P 2018.

"Ini adalah murni praktek pencaloan dan memanfaatkan untuk menggunakan apa yang disebut reputasi bekerja di dirjen perimbangan keuangan," jelas dia.

Ani juga menyayangkan penangkapan Yaya Purnomo yang mencoreng instansinya. Ia yakin masih banyak pegawai-pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersih.

Oleh karena itu, ia sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus Yaya Purnomo. Apakah dia bergerak sendiri atau menjadi bagian dari satu kelompok.

"Penangkapan YP sangat mengecewakan dan memprihatinkan kita semua. Saya tidak rela karena banyak jajaran kemenkeu adalah mereka yang bersih. Oleh karena itu, kami sangat setuju yang dilakukan KPK. Saya sudah komunikasi ketua KPK . Apakah dia bergerak sendiri atau sel. Kalau dia suatu sel dalam satu sistem. Akan bisa ditindak," tutup dia.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360