Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015). Fraksi pendukung pemerintah, PDI Perjuangan, juga mempersoalkan PMN kepada sejumlah BUMN itu.
PDI Perjuangan menilai, alokasi anggaran PMN seharusnya dialihkan untuk program kerakyatan dalam bentuk program-program padat karya. RAPBN 2016 tidak perlu ada alokasi PMN untuk BUMN.
Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengalokasikan PMN kepada BUMN sebesar Rp40,42 triliun. Menurut Gerindra, pada hakikatnya BUMN menjadi agen perubahan yang berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional. BUMN juga harus mampu memberikan dividen buat negara, bukan malah membebani APBN.
"Fraksi Partai Gerindra berpendapat PMN ini sebaiknya dialokasikan pada hal-hal yang langsung prorakyat, antara lain peningkatan alokasi dana desa, infrastruktur pertanian yang menjaga kedaulatan pangan, dan penanggulangan kebakaran hutan serta pelestarian lahan gambut," kata Supit, membaca pendapat fraksi.
Menimpali banyaknya partai yang mempermasalahkan PMN, Wakil Ketua Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Farid Al Fauzi, mempertanyakan konsistensi sembilan fraksi tersebut. Pada saat pembahasan PMN di Komisi VI tak ada satu pun fraksi yang menolak PMN.
"Tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Padahal saya di Komisi VI sudah berikan waktu mereka berkonsultasi dengan fraksinya masing-masing. Keputusan ini beberapa kali kami tunda, ketika semua sudah selesai konsultasi diputuskan dan disetujui semuanya," tegas Farid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
