Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 agar program vaksinasi covid-19 gratis dapat berjalan. Program tersebut sedikitnya membutuhkan anggaran lebih dari Rp18 triliun.
"Sudah ada beberapa perubahan yang harus kami kelola seperti program vaksinasi gratis covid-19," ungkap Sri Mulyani dikutip dari Mediaindonesia.com, Rabu, 23 Desember 2020.
Menkeu menjelaskan pemerintah akan menggunakan APBN pada tahun depan dengan penuh kehati-hatian. Itu dilakukan untuk tetap mendorong agenda pemulihan ekonomi nasional sekaligus penanganan pandemi.
"Kami akan terus memfokuskan perhatian di dalam mengelola APBN agar tetap responsif, fleksibel, tapi tetap akuntabel, dan transparan. Kami juga akan menggunakan APBN untuk terus mengakselerasi pemulihan ekonomi yang masih akan menghadapi tantangan akibat covid-19," terangnya.
Ia menambahkan sumber pendanaan vaksin gratis juga bisa berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, agar seluruh pihak memprioritaskan program vaksinasi.
"Kita akan lihat track record-nya tahun ini, berapa K/L yang bisa mengeksekusi belanjanya tahun depan. Kita lihat berapa DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) mereka, dan kita lihat mana yang kita anggap merupakan prioritas yang bisa dialihkan kepada vaksin," pungkas dia.
"Kita akan lihat track record-nya tahun ini, berapa K/L yang bisa mengeksekusi belanjanya tahun depan. Kita lihat berapa DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) mereka, dan kita lihat mana yang kita anggap merupakan prioritas yang bisa dialihkan kepada vaksin," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
