| baca juga: Kemenkeu Jamin NIK Penduduk Aman setelah Terintegrasi NPWP |
"DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan daerah harus diperkuat," kata Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Daerah Kemenkeu Candra Fajri Ananda, dikutip dari Antara, Rabu, 10 Agustus 2022.
Candra menuturkan TKDD menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diatasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia.
TKDD, lanjutnya, harus mampu meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan sumber pendanaan lain, terutama belanja dan sinergi yang sejalan dengan sasaran pembangunan prioritas nasional.
Kemudian pertanggungjawaban dan keabsahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik berdasarkan database alokasi dan penguatan dana mengikuti program praktek untuk DAK fisik guna memastikan belanja daerah yang lebih baik. Selain juga meningkatkan pemerintahan, akuntabilitas dan kualitas belanja, serta memperkuat pajak daerah melalui Dana Bagi Hasil.
Kemenkeu mencatat peningkatan TKDD selama 2011-2019 mencapai rata-rata 10,1 persen. Porsi TKDD untuk pencapaian belanja negara sebanyak 34 persen dan rata-rata rasio terhadap PDB sebesar 5,4 persen.
"Arah distribusi TKDD lebih merata di seluruh Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk 2011-2019 di Bali Nusra (11,9 persen), Maluku-Papua (11,5 persen) dan Sulawesi (11,2 persen), meskipun sebagian besar didistribusikan di Jawa (31,4 persen) dan Sumatra (28,5 persen)," paparnya.
TKDD juga mendominasi sumber pendapatan daerah rata-rata pada 2011-2019 yang mencapai 69,8 persen dengan tren menurun. Porsi terbesar berada di Maluku-Papua dengan 90,9 persen, sedangkan di Jawa 56,6 persen.
Lebih lanjut Candra menyampaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di wilayah timur Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Sedangkan untuk penurunan ketimpangan tertinggi terjadi di Kalimantan.
“Maluku-Papua mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi yang diikuti Bali-Nusra. Human Development Index di Maluku-Papua juga masih menjadi terendah,” katanya.
Adapun kebijakan desentralisasi fiskal sejauh ini menunjukkan kinerja baik yang tercermin dari indeks Williamson yang menunjukkan perkembangan indeks ketimpangan antar daerah terus mengalami penurunan dari 2016-2020. Secara rinci indeksnya adalah 0,725 pada 2016 kemudian menjadi 0,604, lalu 0,597 dan 0,558 terus turun menjadi 0,53 pada 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
