"Di APBN kita selalu bilang, yang kita kelola itu uang rakyat, uang kita, uang pajak," jelas Wamenkeu dalam acara Vice Minister Talks dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-21 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dilansir dari keterangan tertulisnya, Senin, 26 Desember 2022.
"Kita punya koneksi, punya kedekatan batin dengan yang bayar penerimaan negara. Maka itu, belanjanya harus dipakai dengan baik. Begitu juga di daerah. Daerah musti punya connecting yang kuat dengan konstituennya. Local taxing power adalah memperkuat itu," tukasnya.
"Karena itu, local taxing power tak akan sembarangan bisa meningkat power itu hanya dengan dikasih pajak baru, ditingkatkan tarifnya, tapi lebih dari itu harusnya local taxing power itu," tambahnya.
| Baca: Antisipasi Cuaca Buruk, Kemenhub Siapkan Mitigasi Pelayaran |
Tujuan kedua dari grand design desentralisasi fiskal adalah mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Wamenkeu menerjemahkan ketidaktimpangan adalah kemampuan setiap daerah untuk memberikan pelayanan minimal yang sama.
"Siapapun warga negara Indonesia, dilahirkan di manapun, dia bisa menikmati, mendapatkan layanan minimal pemerintahan yang sama. Layanan apa saja? Layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, layanan tentang lingkungan hidup, mengenai perumahan, sanitasi, dan yang lain-lain yang memang diamanatkan," kata Wamenkeu.
Ia mengatakan ketimpangan horizontal bukan hanya diartikan ketimpangan mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi juga harus dilihat outcome standar pelayanan minimal. Menurutnya ketimpangan vertikal adalah ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama di bidang masing-masing.
"Ini yang menjadi tugas kita kalau kita mau mendekatkan desentralisasi fiskal ke desentralisasi ekonomi, ketimpangan fiskal, ketimpangan horizontal, dan ketimpangan vertikal yang harusnya kita tangani melewati desentralisasi fiskal kita," ujarnya.
Ketiga adalah mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum. "Ini melihat susunan belanja itu benar, termasuk bagan akun standarnya itu benar. Tanpa kita punya bagan akun standar, maka tidak pernah ada konsolidasi neraca. Intinya adalah belanja daerah yang makin lama makin benar," ucapnya.
Tujuan grand design desentralisasi fiskal yang keempat adalah harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.
"Kalau yang ini keempat ini tidak dilakukan, maka local taxing power naik, standar biayanya sudah benar, bagan akun standarnya sama, tapi tetap saja tidak harmonis. Harusnya harmonis dalam konteks pembagian kewenangan dan dalam konteks siklus bisnis. Tidak mudah menerjemahkan. Harmonisasinya dengan daerah seharusnya kita pikirkan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
