"Bukan suatu yang dipertentangkan, dalam konsep itu sendiri sudah dipastikan dalam membiayai skema pembiayaan biru juga memperhatikan aspek daya dukung lingkungan," kata Taufik dalam konferensi pers peluncuran dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru, Selasa, 1 November 2022.
Dia mengatakan implementasi ekonomi biru tidak akan menguras sumber daya alam (SDA), dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta dampak lain yang ditimbulkan.
Pengembangan ekonomi biru ini juga untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, di mana melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu memaksimalkan potensi sektor biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun, tetap memperhatikan aspek berkelanjutan.
| Baca juga: Menteri PPN: Blue Finance Jadi Landasan Strategi Transformasi Ekonomi |
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti menyampaikan ekonomi biru akan memprioritaskan pembangunan proyek-proyek di kawasan konservasi, dikarenakan ada potensi untuk meningkatkan sektor pariwisata.
"Kenapa kawasan konservasi jadi prioritas kita? Karena potensial dari sisi untuk industri pariwisata, misalnya," tegas Sri Yanti.
Dia menyampaikan progres pengerjaan ekonomi biru ini hingga saat ini, yang disusun bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Jadi, blue finance ini, besarannya masih belum tergambar dengan jelas. Tapi, kita sudah punya kira- kira apa yang akan dikerjakan, dan berapa ancar- ancar pendanaannya, dan sektor mana saja yang terkait di dalamnya," pungkas Sri Yanti.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
