Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok Kemenkeu

Transfer ke Daerah Capai Rp800 Triliun, Ini yang Diminta Sri Mulyani ke Pemda

Eko Nordiansyah • 25 Maret 2022 14:47
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dana transfer ke daerah dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi transfer dana ke pemerintah daerah ini mencapai Rp800 triliun atau sepertiga dari total belanja negara sebesar Rp2.700 triliun.
 
Menurutnya, uang yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah cukup besar meski dana tersebut dibagi ke lebih dari 548 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
 
"Bagi kami yang mengelola keuangan negara (transfer ke daerah) itu adalah sepertiga dari belanja negara. Jadi kalau sepertiga belanja negara ini bisa sinkron dan baik bersama-sama dengan keseluruhannya yang 2/3 maka dia akan menjadi baik hasilnya," kata dia dalam Sosialisasi UU HKPD di Provinsi Riau, Jumat, 25 Maret 2022.
 
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk menyingkronkan belanja pemerintah pusat dengan daerah. Sri Mulyani menambahkan, selama ini belanja di daerah juga bukan hanya berasal dari transfer ke daerah tapi juga belanja kementerian/lembaga.
 
"Kalau kita bicara tentang bansos, bansos itu kelihatannya Kemensos yang belanja tapi rakyatnya adalah rakyat di daerah. Jadi langsung ratusan triliun kita berikan. Atau belanja pendidikan yang di luar biaya operasi sekolah, biaya operasi kesehatan, belanja kesehatan, itu juga akhirnya adalah disalurkan di daerah," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, di dalam desentralisasi fiskal, pemerintah Ingin agar hubungan antara pusat dan daerah semakin sinkron dan dananya juga bisa saling mendukung. Hal ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan resources, dan bagaimana bisa membelanjakannya secara baik.
 
"Bahkan belanja yang besar seperti Kementerian PUPR yang menjadi kementerian paling besar anggarannya, dia juga pada akhirnya bertempat di daerah-daerah. Jadi hanya salurannya melalui K/L, ada yang salurannya langsung ke pemda tapi tujuannya sama yaitu untuk membuat masyarakat adil makmur, mencapai cita-cita bernegara," pungkasnya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif