"Bisa saja dibuat uang transisinya tapi tanpa uang transisi juga bisa asal dalam periode transisi," kata Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Function Room Gedung Bank Indonesia, jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu malam 26 Juli 2017.
Darmin menjelaskan, lembaran rupiah baru yang bakal dicetak BI bukan merupakan mata uang transisi. Melainkan rupiah baru yang setara dengan nilai transaksi yang sudah disederhanakan.
Menurutnya, proses transisi bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun sehingga penggunaan mata uang baru dapat memudahkan pemerintah dalam menyosialisasikan harga barang.
"Itu bukan mata uang transisi tapi mata uangnya itu tak bisa sekaligus diganti. Kalau semua diganti lama bagaimana mekanismenya dia harus 20 persen dulu yang baru, terus naik lagi tahun depannya," tutur mantan Gubernur BI ini.
Darmin menambahkan, usulan redenominasi rupiah oleh Bank Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Tinggal bagaimana pemerintah meyakinkan DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi rupiah.
"Saya dengar begitu, Gubernur BI dan Menkeu sudah ketemu dan melapor Presiden. Kalau DPR kita enggak bisa jawab," tuturnya.
Sebelumnya, BI meyakini RUU redenominasi rupiah bisa diserahkan kepada DPR tahun ini. Redenominasi rupiah dinilai penting untuk menyederhanakan mata uang Garuda. Di sejumlah negara lain, nilai dolar tidak sebanyak di Indonesia. Malaysia misalnya, USD1 hanya 4 ringgit, Singapura lebih kecil lagi yakni 1,5 dolar Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
