Uji Materi PBI E-Money Ditolak Mahkamah Agung
Gedung Bank Indonesia (Foto: dokumentasi BI)
Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebut permohonan keberatan hak uji materil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) ditolah oleh Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, PBI Uang Elektronik masih dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya terutama UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"PBI tetap berlaku sebagaimana adanya. Ini kepastian hukum bagi masyarakat," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci, di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2017.


Dirinya menambahkan dengan terbitnya judicial review ini maka landasan hukum bagi uang elektronik (e-money) tetap berlaku. Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk menggunakan e-money karena dilindungi payung hukum yang jelas.

"PBI e-money dicabut sehingga e-money bisa kehilangan landasan hukum bagi kita semua. Pastikan penggunaan e-money kuat hukumnya dengan putusan ini aturan tentang e-money tidak bertentangan dengan UU mata uang," jelas dia.

Sebelumnya, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menggugat PBI tersebut. Mereka mengajukan permohonan keberatan atas aturan uang elektronik ke Mahkamah Agung (MA) melalui permohonan judicial review.

Uang elektronik dianggap meresahkan. Mereka menjelaskan, PBI itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU Mata Uang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan logam, bukan uang elektronik.



(ABD)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360