Adapun greenwashing adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengeklaim telah menerapkan produksi yang ramah lingkungan.
"Indonesia harus protecting our carbon market. Jangan sampai kita jual terlalu murah dan awal. Nanti kreditnya diambil perusahan yang dahsyat dan membeli karbon dengan murah. Ini merupakan strategi dari instrumen, regulator, policy, dan timing," ujarnya dalam Kompas 100 CEO Forum 2021 bertema Ekonomi Sehat 2022, Kamis, 18 November 2021.
Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan pasar karbon sebagai salah satu upaya memitigasi dampak perubahan iklim. Keberadaan pasar karbon diharapkan menekan penggunaan emisi berlebih guna mewujudkan pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai dasar hukum pembentukkan pasar karbon. Dalam UU itu, pemerintah menetapkan tarif pajak karbon senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2) atau satuan yang setara.
Nilai itu merupakan tarif minimum yang dapat dikenai kepada penghasil emisi karbon. Sri Mulyani bilang, tarif karbon yang rendah berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penghasil karbon untuk mengakali indikator environmental sustainability governance (ESG). Karenanya, dibutuhkan regulasi yang kuat dan konsistensi pada upaya memitigasi perubahan iklim agar hal itu tak terjadi.
Penetapan tarif karbon Indonesia juga menurutnya cukup murah. Pasalnya beberapa negara telah mematok tarif karbon dengan nilai tinggi. Kanada, misalnya, saat ini menetapkan tarif karbon senilai USD40 per kilogram CO2 dan berencana menaikkannya menjadi USD145 per kilogram CO2.
Sri Mulyani bilang, hal itu menjadi dilematis lantaran pemerintah juga tak bisa menetapkan tarif karbon dengan nilai tinggi. Kalau (tarif) terlalu murah, nanti banyak yang beli di Indonesia. Polusi di negara maju dan mereka membeli karbon murah di Indonesia. Ini yang disebut akan terjadi leakage atau green washing atau di sana tetap mempolusi dan membelinya di tempat karbon yang murah," sambungnya.
Namun di saat yang sama pula, tarif karbon yang tinggi akan membuat perusahaan energi fosil enggan berproduksi. Padahal energi bersih yang diidamkan belum sepenuhnya dapat dijalankan lantaran ketersediaan infrastruktur dan faktor lainnya. Karena itu diperlukan perencanaan matang dalam penerapan tarif karbon.
"Kalau dunia terlalu ekstrem tanpa kalkulasi, yang terjadi yaitu fossil fuel dan coal harganya menjadi naik sangat tinggi, CO2 semakin banyak diproduksi, karena itu tidak terjangkau. Jadi tidak ada yang mampu menjatuhkan ekonomi karena listrik tidak berproduksi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
