NEWSTICKER
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti

Omnibus Law Jalan Pintas Jokowi Pacu Ekonomi Indonesia

Ekonomi pertumbuhan ekonomi Omnibus Law
Desi Angriani • 26 Februari 2020 20:04
Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law disebut sebagai senjata ekonomi Presiden Joko Widodo. Melalui UU sapu jagat itu, jalan pintas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi terbuka lebar.
 
Pasalnya, omnibus law dapat mengamandemen ribuan pasal sekaligus yang selama ini menghambat kemudahan berusaha di Tanah Air. Di antaranya, mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license approach) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (Risk Based Approach/ RBA), seperti untuk AMDAL.
 
Kemudian mengubah aturan perburuhan agar Indonesia lebih kompetitif untuk Foreign Direct Investment. Memangkas hambatan regulasi berupa tumpang tindih pengaturan oleh K/L dan daerah dengan menguatkan kekuasaan presiden. Serta mendorong stabilitas politik, melalui pengaturan pers maupun keamanan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai kekuasaan yang tersentralisasi di pemerintah pusat berpotensi memunculkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu layaknya Orde Baru.
 
Bahkan omnibus law seolah menjadi pintu masuk 'The New Soeharto'. Sebab, Jokowi fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kepentingan HAM dan lingkungan serta berlawanan dengan semangat Otonomi Daerah pasca-reformasi.
 
"Cuman mungkin niatnya Jokowi ingin punya legacy yang luar biasa dalam konteks ekonomi. Ini bagus ya bahwa di masa dialah kita maju dengan ekonomi tinggi dan sebagainya. Dan dia ingin meraih itu dalam waktu cepat dan mengabaikan HAM dan lingkungan," katanya saat berkunjung ke Metro Tv, Kedoya, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Ia menambahkan karakter Orde Baru mulai tampak di pemerintahan Jokowi periode kedua. Keinginan besar Jokowi meraih ekonomi yang kuat di masanya dikhawatirkan menabrak berbagai sistem hukum dan konstitusi sebagai jalan pintas reformasi regulasi dan reformasi birokrasi.
 
Metode omnibus lanjutnya, tidak sederhana, cenderung membingungkan, dan bisa menyesatkan serta cenderung menyembunyikan hal-hal penting. Karena memuat banyak hal, besar potensinya penyusun dan pembahas luput melihat dampak atau implikasi UU dalam praktik.
 
"Kalaupun ada pertumbuhan ekonomi yang didapat dengan mengambil jalan pintas (pemusatan kekuasaan, stabilitas politik). Itu tidak akan berkelanjutan, karena fondasi rapuh. (Ingat Orde Baru)," terangnya.
 
Adapun sejumlah omnibus law yang disiapkan pemerintah dalam prioritas tahunan 2020, yakni RUU tentang Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, serta RUU tentang Ibu Kota Negara.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif