Strategi Pemerintah Siapkan Dana Pembangunan Infrastruktur
Kemenkeu menyelenggarakan seminar nasional di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari cara menyiapkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ini membutuhkan skema pendanaan jangka waktu panjang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, namun APBN juga dibutuhkan untuk membiayai program lain.

"Kita ingin dari Rp1 yang disediakan APBN bisa dihasilkan beberapa rupiah hal lain untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Jadi penting untuk kita bisa menciptakan media, kemudian mekanisme dan sebagainya," kata dia dalam seminar nasional di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018.

Menurut dia, pemerintah juga tidak bisa sendirian dalam menyediakan pendanaan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta untuk bersama-sama menyediakan skema pembiayaan yang cocok dalam membangun infrastruktur.

"Karena ini sifatnya jangka panjang, maka penting untuk kemudian kita selalu menjaga governance. Karena sekali kita keseleo dengan pengelolaan uang yang jangka panjang ini, maka akan susah sekali memulihkan lagi kredibilitas itu, jadi kita harus jaga betul kredibilitas," jelas dia.

Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mendapat penugasan menyediakaan pembiayaan infrastruktur juga terus berinovasi. Salah satunya adalah mengembangkan skema pendanaan campuran atau blended finance, yang menggabungkan dana dari berbagai pihak untuk proyek infrastruktur.

"Itu sebenarnya SDG Indonesia One, itu menyediakan pembiayaan blended finance dari seluruh platform pendanaan. Karena infrastruktur butuh dana panjang, yang kalau dihitung pricing market-nya enggak masuk," ungkap Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini.

Sementara itu, Isa menyebutkan, dana infrastruktur tidak hanya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, bandara, atau pelabuhan saja. Pemerintah juga tengah mengembangkan skema pendanaan untuk membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga lembaga pemasyarakatan.

"Sedang dieksplorasi oleh misalnya PT PII adalah lembaga pemasyarakatan yaitu kita tertarik untuk melihat, mengadakan infrastrukturnya. Sehingga aktivitas kemasyarakatan itu menjadi aktivitas yang lebih bagus, lebih manusiawi, kemudian lebih efektif," ujar Isa.

Isa menekankan syarat utama dalam menarik pendanaan infrastruktur adalah kredibilitas pemerintah untuk meyakinkan investornya. Dirinya berharap investor dalam negeri lebih banyak tertarik dalam membiayai infrastruktur sehingga tidak bergantung dana asing.

"Kita mengharapkan partisipasinya (investor dalam negeri) makin lama makin besar, sehingga tidak harus bergantung kepada dana-dana dari luar negeri untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang ini. Dengan demikian kita akan punya pembiayaan pembangunan yang lebih solid," ucapnya.




(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id