Alokasi Dana Kelurahan Disepakati Masuk di RAPBN 2019

Eko Nordiansyah 26 Oktober 2018 07:35 WIB
Dana Kelurahan
Alokasi Dana Kelurahan Disepakati Masuk di RAPBN 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kementerian Keuangan)
Jakarta: Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun depan. Didalamnya pemerintah dan Banggar DPR RI juga menyepakati alokasi dana kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Dalam RAPBN 2019, transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp826 triliun. Transfer ke daerah meliputi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer dana otonomi khusus.

"Dengan catatan pemerintah berkomitmen dengan sungguh-sungguh memasukkan usulan para anggota DPR," kata Pimpinan Rapat Banggar DPR Said Abdullah, usai mendapat persetujuan anggotan Banggar DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, transfer ke daerah dari pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp756,77 triliun. Sedangkan dana desa mengalami penurunan menjadi sebesar Rp70 triliun, karena sebagian digunakan untuk dana kelurahan.

"Bentuk postur Rp826 triliun termasuk perubahan dari dana desa dari Rp73 triliun ke Rp70 triliun dan Rp3 triliun dana kelurahan. DAK fisik sebesar Rp69,33 triliun," jelas dia.

Dengan persetujuan ini, pemerintah mulai bisa menyalurkan dana kelurahan tahun depan. Adapun mekanisme penyaluran dana kelurahan akan ditentukan kemudian, sebagaimana pemerintah memberikan syarat agar dana desa bisa dikucurkan.

"Kan tadi sudah semua, ya tadi kan sudah. Ya (dana kelurahan) berlaku tahun depan," ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id