Ilustrasi THR aparatur negara dan pensiunan 2022 - - Foto: dok MI
Ilustrasi THR aparatur negara dan pensiunan 2022 - - Foto: dok MI

Kepala Daerah Diminta Segera Siapkan Aturan Pencairan THR dan Gaji ke-13

Ekonomi pns tunjangan hari raya apbd Pemerintah Daerah ASN Kepala Daerah
Eko Nordiansyah • 17 April 2022 18:00

Jakarta: Kepala daerah diminta untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Perda ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang THR dan gaji ke-13 yang sudah ada.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah daerah bisa segera menerbitkan aturan terkait THR dan gaji ke-13. Pasalnya, pemberian THR dan Gaji 13 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan untuk yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada rekan-rekan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota agar segera menindaklanjuti arahan Pak Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan," kata di dalam keterangan dilansir di Jakarta, Minggu, 17 April 2022.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran THR tahun 2022 yang diperkirakan sekitar Rp34,3 triliun. Alokasi ini terdiri dari Rp19,3 triliun untuk aparatur negara yang bekerja pada instansi pusat yang anggarannya telah disediakan pada DIPA masing-masing Kementerian/Lembaga dan melalui DIPA BUN untuk pensiunan.

Kemudian sekitar Rp15 triliun untuk pembayaran THR bagi aparatur negara yang bekerja pada pemerintah daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan dapat ditambahkan paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.

Pencairan THR rencananya dimulai pada periode 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Namun, jika THR belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena masalah teknis, maka THR tetap dapat dibayarkan setelah Idulfitri. Sedangkan Gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli 2022 untuk kebutuhan pendidikan putra/i ASN, TNI, Polri.

"Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia," pungkas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif