Jakarta: Presidensi G20 Indonesia akan membawa enam agenda prioritas dalam pertemuan jalur keuangan yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Salah satu agenda prioritas yang diusung yaitu exit strategy guna mendukung pemulihan ekonomi yang adil.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra mengatakan, exit strategy yang akan dibahas merupakan koordinasi kebijakan antarnegara dunia untuk mencapai pemulihan ekonomi jangka pendek.
"Ini adalah koordinasi di forum G20, termasuk negara-negara maju, berkembang, dan negara-negara miskin bagaimana agar exit strategy ini terkoordinasi dengan baik, terkomunikasi dengan baik, untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka pendek," katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Selasa, 15 Februari 2022.
Selain itu, finance track juga membahas scarring effect strategi untuk mengatasi luka pandemi di dalam jangka menengah dan panjang. Luka ini misalnya dalam bentuk turunnya produktivitas dan investasi, serta banyaknya pengangguran.
"Kondisi ini salah satu contoh dari luka akibat pandemi yang harus diatasi oleh semua negara dan ini perlu komunikasi yang sangat baik," ungkapnya.
Agenda prioritas lainnya adalah sistem pembayaran di era digital terkait dengan transaksi perdagangan internasional antarnegara dan digital currency. Adapun keuangan berkelanjutan juga akan menjadi fokus pembahasan terkait dengan perubahan iklim.
“Fokusnya adalah bagaimana suatu transisi menuju ekonomi hijau itu bisa lebih adil dan terjangkau, adjust dan affordable. Buat negara-negara berkembang, mereka memerlukan suatu transisi atau framework untuk menuju transisi ekonomi hijau," ujar dia.
Di sisi lain, forum ini akan membahas inklusi keuangan yang dikaitkan untuk membantu pendanaan UMKM. Terakhir, pembahasan international taxation untuk memformulasi hak pemajakan dari perusahaan multinasional.
"Misalnya di bidang digital dengan sumber perusahaan yang ada di satu negara, sementara pasalnya ada di negara yang lain. Dia dapat pendapatan di berbagai negara, bagaimana hak pemajakannya itu," pungkasnya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra mengatakan, exit strategy yang akan dibahas merupakan koordinasi kebijakan antarnegara dunia untuk mencapai pemulihan ekonomi jangka pendek.
"Ini adalah koordinasi di forum G20, termasuk negara-negara maju, berkembang, dan negara-negara miskin bagaimana agar exit strategy ini terkoordinasi dengan baik, terkomunikasi dengan baik, untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka pendek," katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Selasa, 15 Februari 2022.
Selain itu, finance track juga membahas scarring effect strategi untuk mengatasi luka pandemi di dalam jangka menengah dan panjang. Luka ini misalnya dalam bentuk turunnya produktivitas dan investasi, serta banyaknya pengangguran.
"Kondisi ini salah satu contoh dari luka akibat pandemi yang harus diatasi oleh semua negara dan ini perlu komunikasi yang sangat baik," ungkapnya.
Agenda prioritas lainnya adalah sistem pembayaran di era digital terkait dengan transaksi perdagangan internasional antarnegara dan digital currency. Adapun keuangan berkelanjutan juga akan menjadi fokus pembahasan terkait dengan perubahan iklim.
“Fokusnya adalah bagaimana suatu transisi menuju ekonomi hijau itu bisa lebih adil dan terjangkau, adjust dan affordable. Buat negara-negara berkembang, mereka memerlukan suatu transisi atau framework untuk menuju transisi ekonomi hijau," ujar dia.
Di sisi lain, forum ini akan membahas inklusi keuangan yang dikaitkan untuk membantu pendanaan UMKM. Terakhir, pembahasan international taxation untuk memformulasi hak pemajakan dari perusahaan multinasional.
"Misalnya di bidang digital dengan sumber perusahaan yang ada di satu negara, sementara pasalnya ada di negara yang lain. Dia dapat pendapatan di berbagai negara, bagaimana hak pemajakannya itu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
