"Saya harap ini tidak hanya sekadar mencairkan dana, tetapi lebih merupakan sebuah awal dari kinerja BUMN-BUMN tersebut untuk bisa akuntabel menjalankan dan menggunakan dana masyarakat itu secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 31 Desember 2021.
Sri Mulyani ingin menciptakan sebuah tradisi baru yang lebih transparan, lebih akuntabel, dengan tata kelola yang baik. Ia menyampaikan, BUMN akan dibangun dengan tata kelola dan sistem informasi yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
"Saya minta Irjen-nya Kementerian Keuangan untuk ikut mengawasi. Jadi tidak hanya tempatnya Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) saja sekarang sehingga ini bisa menimbulkan juga suatu tata kelola yang makin kuat," ungkapnya.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga berharap agar BUMN menjadi lebih strategis, bisa memproduksi barang-barang yang juga strategis secara efisien, akuntabel, dan juga memiliki competitiveness yang tinggi. Melalui alokasi PMN, Pemerintah akan menguatkan sekaligus memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik dan mampu mengungkit multiplier effect.
"Jadi kita senang kalau kita bisa memasukkan dana dan ternyata bisa men-transform perusahaan itu sendiri dan bisa berkontribusi. Semoga ini merupakan suatu langkah bersama untuk memperbaiki BUMN dan memperbaiki Republik Indonesia secara konsisten," ujar dia.
BUMN/lembaga penerima PMN
Pengalokasian dan pencairan PMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi finansial dan kinerja operasional, serta kesiapan proyek yang akan didukung. BUMN/lembaga yang telah menandatangani KPI dan menerima PMN adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20 triliun.Suntikan modal kepada Bahana ini akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT BPUI (Persero). PMN juga digunakan untuk mendukung penguatan industri asuransi indonesia, termasuk penyelesaian polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
Kemudian, PMN juga kepada PT KAI sebesar Rp6,9 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sementara, PT PLN menerima PMN Rp5 triliun untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa Pembangkit Energi Baru Terbarukan dan Penunjang Program Listrik Desa.
Lebih lanjut, PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun dimanfaatkan untuk penyiapan infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan kapal selam dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi pembangunan kapal selam dari penguasaan pembangunan secara Joint Section menjadi secara Whole Local Production (WLP).
Di sisi lain, Bank Tanah memperoleh PMN Rp1 triliun untuk pengadaan biaya pengadaan tanah, pengembangan tanah, usaha, sewa, pembelian aset tetap, biaya pra operasional dan dana untuk Working Capital. Sementara, PT Pelindo sebesar Rp1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, dan PT ITDC sebesar Rp470 miliar untuk pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di Tana Mori, Labuan Bajo, NTT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
