Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Pemerintah Bakal Kebut Penyaluran PEN 2022 Sejak Awal Tahun

Eko Nordiansyah • 30 Desember 2021 15:51
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pemerintah akan mengebut penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sejak awal tahun. Saat ini pemerintah tengah mengajukan sejumlah program tambahan untuk PEN yang akan dimulai dari awal tahun depan.
 
Untuk tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp414,1 triliun, lebih rendah dari alokasi 2021 sebesar Rp744,77 triliun. Pemanfaatan anggaran PEN ini adalah untuk klaster kesehatan sebesar Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
 
"Di 2022 ini kita dorong untuk yang Rp414 triliun tadi Bapak Presiden telah menyetujui ada beberapa program baru yang akan di-front loading di 2022," kata dia dalam video conference, Kamis, 30 Desember 2021.

Beberapa program yang akan dilakukan front loading di awal 2022, antara lain subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar tiga persen untuk periode Januari hingga Juni 2022. Perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama enam bulan ini diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp5,64 triliun.
 
"Jumlah KUR-nya itu naik dari Rp285 triliun yang saat sekarang berlaku, jadi Rp378 triliun, dan juga cost of fund-nya turun untuk super mikro turun satu persen, untuk kredit mikro setengah persen dan yang kredit kecil setengah persen. Namun ke masyarakat kita akan tetap sebesar tiga persen sampai dengan Juni," ungkapnya.
 
Meski begitu, ia mengingatkan, dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke KUR sehingga pemerintah tidak ingin ada semacam kanibalisme karena hanya menggeser dari yang komersial. Pemerintah ingin KUR ini didorong kepada sektor-sektor yang baru, terutama untuk mendorong kebijakan kredit UMKM sebesar 30 persen dari keseluruhan kredit.
 
Selanjutnya, pemerintah juga berencana melanjutkan program Bantuan Tunai untuk PKL dan warung serta perluasan target sasaran penduduk miskin ekstrem di sejumlah wilayah dengan total 1,76 orang. Dengan begitu, kedua program ini akan menyasar 2,76 juta orang yang membutuhkan anggaran Rp3,31 triliun.
 
"Bapak presiden juga setuju program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung, serta untuk penanganan penduduk miskin ekstrem di wilayah provinsi di 212 kabupaten/kota atau 1,76 orang. Sehingga ini teknis nanti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan, namun program ini kita akan didorong untuk di depan di kuartal I," pungkas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan