Supaya Laku, Insentif <i>Super Deduction</i> Harus di Atas 100%
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. ANT.
Jakarta: Pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution tengah merancang insentif pengurangan pajak berupa super deduction bagi dunia usaha yang ikut berkoontribusi dalam pengembangan kegiatan research and development (R&D) serta vokasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyarankan agar diminati dunia usaha, Indonesia harus menerapkan tarif potongan yang tinggi seperti yang dilakukan oleh negara-negara tetangga.

Bambang mengatakan selama ini pengurangan pajak (deduction) yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) hanya membatasi sebesar 100 persen. Namun, negara seperti Singapura dan Thailand telah menerapkan deduction di atas 100 persen.

"Enggak akan cukup 100 persen, tidak akan menarik karena pesaing kita 200 persen dan ada yang lebih dari itu," kata Bambang di Shangri-La, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Dirinya khawatir, Indonesia akan kalah menarik bagi dunia industri untuk mengembangkan R&D dan vokasi dibandingkan dengan negara tetangga yang menawarkan potongan lebih tinggi.

"Yang pasti ada industri mau masuk ASEAN, maka dia akan naruh sampling-nya di Indonesia, R&Dnya di Singapura karena menawarkan bisa 200 atau 300 persen," jelas Bambang.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan deduction yang akan diberikan tak sampai 200 persen.

"Kita sedang mempertimbangkan 100 persen, tapi ada yang bilang tambah dikit atau kurang dikit. Antara itu lah 100 plus minus, artinya apa yang mereka gunakan akan dihitung segitu dan pajak mereka akan dikurangi segitu," kata Darmin.

Sementara itu, Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan untuk super deduction, dunia usaha bisa mendapatkan pengurangan PPh maksimal 200 persen.

"Jadi nanti R&D bukan 100 persen tapi 200 persen, makanya namanya super deduction," kata Iskandar.

Adapun cara untuk mendapatak insentif tersebut, Darmin pernah mengatakan perusahaan bisa bekerjasama dengan SMK atau balai pelatihan dengan cara meminjamkan tenaga ahlinya menjadi pengajar, atau memberikan peralatan yang bisa digunakan oleh SMK dan balai latihan tersebut, atau juga dengan memberikan modal dalam bentuk uang.

Tiga cara tersebut, nantinya bisa dianggap sebagai beban atau biaya operasional yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak.

Sebagai contoh, Perusahaan PS memiliki laba kotor (bruto) Rp100 miliar, sementara biaya operasional perusahaan sebesar Rp70 miliar, sehingga laba bersih (netto) perusahaan tersebut sebesar Rp30 miliar. Kemudian perusahaan tersebut ikut serta dalam pengembangan kegiatan R&D dan juga vokasi sebesar Rp10 miliar, maka nominal tersebut dianggap sebagai beban biaya sehingga laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp20 miliar. Nilai Rp20 miliar itu yang nantinya akan dikenakan pajak.

"Itu akan dipakai untuk mengurangi pajak dia, misalnya dia menaruh  Rp10 miliar, ya itu akan diperhitungkan waktu dia bayar pajak," jelas Darmin.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id