"Menurut kami PEN ini harusnya berlanjut sampai 2024 atau 2025. Karena pelajaran dari krisis 98 itu kita membutuhkan waktu untuk pulih paling tidak empat tahun," ujar Peneliti Muda Pusat Riset Ekonomi BRIN Pihri Buhaerah dalam webinar Outlook Perekonomian Indonesia 2022, dilansir Mediaindonesia.com, Jumat, 24 Desember 2021.
Dia bilang, kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang jauh lebih baik ketimbang tahun pertama pandemi covid-19 merebak pada 2020. Beberapa indikator perekonomian juga telah menunjukkan tren pembalikkan setelah mengalami pertumbuhan negatif cukup dalam.
Namun menurut Pihri, hal itu belum cukup menjadi modal untuk menghentikan suntikkan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Pasalnya, pandemi covid-19 tetap memiliki sifat yang tidak bisa diprediksi, dan dampaknya dinilai masih belum sepenuhnya ditangani.
Pengangguran turun
Dia menambahkan, jumlah pengangguran terbuka di Tanah Air yang mengalami penurunan semestinya bukan menjadi alasan bagi pengambil kebijakan menghentikan penyaluran stimulus. BRIN, kata Pihri, mendapati berkurangnya jumlah pengangguran itu karena banyak angkatan kerja yang terserap ke dalam sektor informal.Sektor informal dinilai tak memiliki daya tahan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Itu berarti, jumlah pengangguran dapat kembali meledak bila sektor tersebut mengalami guncangan.
"Jadi itu tidak sustain. Jadi paling tidak PEN ini mesti diperpanjang 4-5 tahun hingga 2024 atau 2025. Lalu komposisi PEN itu harus bisa mengikuti pemulihan ekonomi," ujar Pihri.
"Perlu ditambah juga, terobosan prorgam dalam PEN yang bisa menyentuh sisi demand dan supply, mungkin sekarang ada, tapi itu masih sedikit. Padahal ini bisa memberi multiplier effect pada konsumsi lebih cepat," tambahnya.
Pihri merujuk UU 2/2020 di mana pemerintah diperbolehkan memperlebar defisit di atas tiga persen hingga 2023. Menurutnya, dengan target tersebut program PEN diperkirakan akan berakhir pada 2022. Untuk itu dia menyarankan pemerintah memperpanjang pelaksanaan program PEN dan menjadikannya sebagai strategi jangka pendek untuk membuat ekonomi benar-benar pulih.
Realisasi program PEN 2021
Adapun program PEN 2021 telah berhasil terealisasi sebesar Rp533,6 triliun, atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77 triliun hingga 17 Desember 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana yang tidak berhasil terserap akan kembali ke kas negara.Namun dia mendorong agar serapan program PEN 2021 dapat maksimal hingga akhir tahun. "Kita terus koordinasikan dengan kementerian dan lembaga agar belanja di dua minggu terakhir dapat terealisasi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN, Selasa, 21 Desember 2021.
Hal itu juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.
"Perlu mengatur secara khusus ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi covid-19 yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2022," demikian petikan aturan tersebut.
Adapun dalam APBN 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp414 triliun untuk melaksanakan program PEN. Dana itu dibagi ke dalam tiga klaster, yakni, kesehatan Rp117,9 triliun; perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Pemerintah menyebut besaran alokasi dana PEN itu dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang timbul di 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
