Ilustrasi. Foto: Antara/Aprilio Akbar
Ilustrasi. Foto: Antara/Aprilio Akbar

Kabupaten Badung Bali Jadi Satu-Satunya yang Mandiri Fiskal

Ekonomi BPK
Eko Nordiansyah • 14 Juli 2020 18:04
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Kabupaten Badung di Provinsi Bali menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan predikat sangat mandiri. Hal ini setelah hasil review atas Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) oleh BPK.
 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan hasil review atas IKFD menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali.
 
"Dengan IKFD mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD)," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Indeks Kabupaten Badung lebih tinggi dibanding dengan Kota Bandung dengan IKF 0,4024, bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107.
 
Review kemandirian fiskal daerah dilakukan mencakup seluruh pemerintah daerah dengan empat level penilaian, yakni belum mandiri, mandiri, menuju kemandirian, mandiri hingga sangat mandiri.
 
Kabupaten Deiyai di Papua mendapatkan nilai indeks 0,0031, artinya hanya 0,31 persen dari belanja daerah yang berasal dari PAD. Sebagai pembanding, angka rata-rata untuk IKF provinsi tahun anggaran 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11.
 
Data BPK menunjukkan pemerintah provinsi yang belum mandiri sebanyak delapan dari 34 Provinsi pada tahun anggaran 2019. Sedangkan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, ada 458 dari 497 kabupaten/kota pada 2019 yang belum mandiri.
 
"Patut dicermati dari daerah yang masuk kategori kabupaten/kota yang belum mandiri tersebut adalah terdapat sedikitnya 102 dari 458 daerah dengan nilai IKF di bawah 0,05. Hal menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai lima persen belanja daerah," tulis laporan BPK. 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif