Rapat Paripurna DPR RI (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Rapat Paripurna DPR RI (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Poin yang Menjadi Catatan Banggar dalam RAPBN 2020

Ekonomi berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 09 Juli 2019 14:13
Jakarta: DPR RI menggelar rapat paripuna. Salah satu agendanya yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.
 
"Sesuai hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, acara rapat paripurna hari ini adalah penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan rencana kerja pemerintah tahun 2020," kata pimpinan rapat paripurna Utut Adiyanto di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Setelah meminta persetujuan anggota rapat, Utut mempersilakan Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid untuk menyampaikan laporan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam laporannya, Jazilul menyampaikan bahwa pihaknya membentuk empat panitia kerja (Panja) dalam mematangkan pembahasan, yaitu Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan dan Defisit Pembiayaan; Panja RKP dan Prioritas Anggaran; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 
"Seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 pada 8 Juli 2019 dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2020 beserta Nota Keuangannya," kata Jazilul.
 
Dalam pembahasan yang dilakukan, Banggar memberikan beberapa catatan. Pertama, terkait subsidi LPG tabung tiga kilogram. Banggar ingin subsidi disalurkan kepada orang yang telah tercatat identitasnya (by name by address). "Sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sebagaimana peraturan perundang-undangan," kata Jazilul.
 
Catatan kedua, menyoroti penyaluran subsidi listrik. Banggar meminta pemerintah memperhatikan wilayah kepulauan yang belum terjangkau pembangunan listrik. Tujuannya agar subsidi listrik juga dapat dirasakan oleh masyarakat miskin di daerah tersebut.
 
"Pemerintah juga melakukan pemutakhiran dan validitas data yang digunakan dalam penyaluran subsidi listrik, terutama jumlah rumah tangga miskin dengan daya 450 VA," ucapnya.
 
Selain subsidi, Banggar juga memberikan catatan soal utang negara. Jazilul menyampaikan, pengajuan utang untuk mempercepat pembangunan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. "Dan tetap menjaga rasio utang sesuai dengan UU dan atas persetujuan DPR," ujarnya.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif