Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kanan) saat konferensi pers. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kanan) saat konferensi pers. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Pengawasan Devisa Terintegrasi Seketika Berlaku Mulai 1 Januari 2020

Ilham wibowo • 27 Desember 2019 11:32
Jakarta: Bank Indonesia (BI) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengimplementasikan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis) per 1 Januari 2020. Fasilitas ini hadir untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban pelaporan devisa.
 
Pada tahap pertama, sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di BI. Rekonsiliasi data impor/ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi ini juga untuk mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan|an.
 
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa Simodis bermanfaat guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang lebih akurat dan terkini. Dari sisi pelapor baik eksportir, importir dan perbankan, sistem ini meningkatkan efisiensi pelaporan karena mengurangi beban pelaporan dan memberikan umpan balik informasi secara cepat dan online.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kerja sama dengan DJBC ini yang didapatkan bukan hanya data terkait dengan arus uang tapi kita bisa cocokkan dengan dokumen dan arus barangnya," kata Destry di kantor DJBC, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, 27 Desember 2019.
 
Selain itu, Simodis juga menyediakan data yang bisa diakses terkait informasi penawaran dan permintaan valas dari kegiatan transaksi ekspor dan impor secara cepat, tepat, dan akurat.
 
"Satu keharusan bahwa kami di BI harus memiliki suatu data yang akurat sehingga bisa perkirakan berapa sebenarnya suplai dolar dan permintaan dolar itu baik yang sekarang sedang berlangsung ataupun untuk prediksi," ungkapnya.
 
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa Simodis memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha.
 
"Pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status atau profil yang lebih baik atau tinggi daripada pengguna yang dianggap tidak patuh," ungkapnya.
 
Dalam rangka mendorong ekspor, bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), dan Authorized Economic Operator (AEO) serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak.
 
Begitu pun bagi importir yang patuh. Mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan Authorized Economic Operator (AEO).
 
Sebaliknya bagi pengusaha yang tidak patuh, selain dikenakan sanksi administrasi atau penundaan pelayanan/pemblokiran, hasil rekonsiliasi data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan melalui skema Joint Program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak.
 
lmplementasi ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman pada 7 Januari 2019 yang menyepakati BI bersama Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Simodis guna memberikan manfaat yang lebih optimal melalui perluasan dan integrasi cakupan monitoring devisa hasil ekspor maupun pembayaran impor.
 
Selanjutnya, perjanjian kerja sama pengembangan Simodis mengatur ruang lingkup pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait kegiatan ekspor dan impor, sekaligus pelaksanaan joint analysis terhadap kepatuhan eksportir dan importir terkait kepabeanan dan devisa atas kegiatan ekspor dan impor.
 
Pertukaran data dan informasi dalam perjanjian tersebut meliputi antara Iain data ekspor/impor, data manifes, data devisa hasil ekspor/pembayaran impor, serta profil eksportir/importir. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kedua pihak juga melakukan pengembangan kompetensi dari sisi sumber daya manusia antara lain pelatihan, seminar, penelitian dan praktik kerja lapangan.
 
Adapun pada 29 November 2019, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. PBI tersebut memuat ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor, ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam, dan penambahan pengaturan kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor.
 
"Pemerintah dan Bank Indonesia terus bersinergi untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif dalam rangka meningkatkan investasi, daya saing, dan kemandirian ekonomi menuju Indonesia Maju," pungkas Heru.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif