Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun ke-73
Suasana teleconference Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha (Foto: Medcom.iid/Desi Angriani)
Jakarta: Peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia turun dari posisi 72 ke peringkat 73 dari 190 negara. Adapun indeks Indonesia hanya naik tipis menjadi 67,96 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha sejumlah negara tetangga jauh berada di atas Indonesia, yakni Singapura di peringkat kedua, Malaysia diposisi 15, Thailand ranking 27, Brunei Darussalam 55, dan Vietnam di posisi 69.

Namun demikian, Indonesia disebut terus memperbaiki iklim usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui tiga reformasi utama yang dilakukan tahun lalu. Sedikitnya, Indonesia telah menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir.

"Indonesia berada di peringkat 73 dunia dalam kemudahan melakukan usaha. Negara ini juga dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar bisa Iebih bersaing di pasar global," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves, di Kantor Bank Dunia, Kamis, 1 November 2018.

Untuk kategori mempermudah starting a business, Indonesia berupaya menggabungkan pendaftaran beberapa jaminan sosial yang berbeda dan mengurangi biaya notaris di Jakarta dan Surabaya. Hasilnya, waktu untuk memulai sebuah usaha berkurang tiga hari dengan biaya yang terkoreksi turun ke menjadi 6,1 persen.

"Beberapa proses pendaftaran perizinan berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya," ungkapnya.

Sementara itu, indikator mendapatkan kredit atau getting credit membaik dengan meningkatnya ketersediaan informasi kredit. Perbaikan ini membantu mengurangi ketimpangan informasi, meningkatkan akses kredit bagi perusahaan kecil, menurunkan suku bunga, meningkatkan disiplin peminjam, dan mendukung pengawasan bank dan pemantauan risiko kredit.

Selanjutnya, pendaftaran properti atau registering property menjadi Iebih mudah dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama.  "Transparansi pencatatan tanah juga telah membaik di Jakarta dan Surabaya," tutup Rodrigo.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id