Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta agar produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dapat masuk ke katalog elektronik (e-katalog) lokal maupun nasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo ingin belanja daerah untuk produk dalam negeri meningkat.
"Kita ingin meningkatkan kualitas belanja supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan APBD ke APBD. Kedua ada pemihakan produk dalam negeri," ujar Suharso pada wartawan di Kantor Presiden, Kamis, 25 Agustus 2022.
Ia menjelaskan produk dalam negeri yang masuk e-katalog telah meningkat. Sebelumnya, hanya ada 50 ribu produk yang ada dalam e-katalog. Saat ini jumlahnya mencapai 600 ribu produk dengan target tahun ini satu juta produk dan tahun depan dua juta.
Diharapkan e-katalog yang dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berfungsi sebagai lokapasar (marketplace) yang memuat produk asli Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.
"Arahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam rangka pengadaan ini pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal. Yang menang hanya karena harganya kemudian perusahaan besar. Akan dibuat diferensiasi agar terjadi distribusi dengan baik," papar Suharso.
Selain itu, Presiden juga menginginkan pembelian produk dalam negeri di tingkat lokal dan mendorong adanya e-katalog lokal. Dengan demikian, pengusaha UMKM dan mikro dapat memasarkan produk mereka. Belanja pemerintah daerah terhadap produk dalam negeri juga harus ditingkatkan.
"Kita harapkan produk Indonesia menjadi tuan di dalam negeri. Kedua kualitas belanja APBD semakin meningkat, menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi," papar Suharso.
Ia mengakui masih ada beberapa kendala dalam percepatan digitalisasi barang dan jasa dalam negeri seperti desa dan kecamatan yang belum bisa melakukan pemasaran produk secara digital. Namun, menurutnya itu akan dilakukan secara bertahap.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan LKPP akan memotong mata rantai panjang dari proses tayang produk menjadi lebih sederhana. Ia menyebut sudah ada 708.085 produk di toko daring dan 303 ribu pedagang serta pengusaha mikro sebanyak 10.861.
"Intinya bapak presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses. Supaya tidak hanya pengusaha besar saja. Beliau memerintahkan e katalog lokal harus hidup," papar Azwar.
Persyaratan berat bagi produk lokal masuk dalam e-katalog, terang Azwar, diupayakan untuk lebih mudah. Sehingga kabupaten/ kota bisa memajang produk mereka di katalog lokal. LKPP bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, terang Azwar, telah mengintegrasikan solusi agar pemerintah daerah bisa memberi produk lokal di e-katalog antara lain dengan kartu kredit pemerintah.
"Sekarang mudah membayar UMKM di daerah. Selain afirmasi memudahkan masuk di e-katalog produk pemerintah," ucapnya.
"Kita ingin meningkatkan kualitas belanja supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan APBD ke APBD. Kedua ada pemihakan produk dalam negeri," ujar Suharso pada wartawan di Kantor Presiden, Kamis, 25 Agustus 2022.
Ia menjelaskan produk dalam negeri yang masuk e-katalog telah meningkat. Sebelumnya, hanya ada 50 ribu produk yang ada dalam e-katalog. Saat ini jumlahnya mencapai 600 ribu produk dengan target tahun ini satu juta produk dan tahun depan dua juta.
Diharapkan e-katalog yang dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berfungsi sebagai lokapasar (marketplace) yang memuat produk asli Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.
"Arahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam rangka pengadaan ini pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal. Yang menang hanya karena harganya kemudian perusahaan besar. Akan dibuat diferensiasi agar terjadi distribusi dengan baik," papar Suharso.
Selain itu, Presiden juga menginginkan pembelian produk dalam negeri di tingkat lokal dan mendorong adanya e-katalog lokal. Dengan demikian, pengusaha UMKM dan mikro dapat memasarkan produk mereka. Belanja pemerintah daerah terhadap produk dalam negeri juga harus ditingkatkan.
"Kita harapkan produk Indonesia menjadi tuan di dalam negeri. Kedua kualitas belanja APBD semakin meningkat, menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi," papar Suharso.
Ia mengakui masih ada beberapa kendala dalam percepatan digitalisasi barang dan jasa dalam negeri seperti desa dan kecamatan yang belum bisa melakukan pemasaran produk secara digital. Namun, menurutnya itu akan dilakukan secara bertahap.
| Baca juga: Luhut Minta 68 Pemda Tayangkan E-katalog Lokal Sebelum Akhir September |
Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan LKPP akan memotong mata rantai panjang dari proses tayang produk menjadi lebih sederhana. Ia menyebut sudah ada 708.085 produk di toko daring dan 303 ribu pedagang serta pengusaha mikro sebanyak 10.861.
"Intinya bapak presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses. Supaya tidak hanya pengusaha besar saja. Beliau memerintahkan e katalog lokal harus hidup," papar Azwar.
Persyaratan berat bagi produk lokal masuk dalam e-katalog, terang Azwar, diupayakan untuk lebih mudah. Sehingga kabupaten/ kota bisa memajang produk mereka di katalog lokal. LKPP bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, terang Azwar, telah mengintegrasikan solusi agar pemerintah daerah bisa memberi produk lokal di e-katalog antara lain dengan kartu kredit pemerintah.
"Sekarang mudah membayar UMKM di daerah. Selain afirmasi memudahkan masuk di e-katalog produk pemerintah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
