Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan klaster infrastruktur mendominasi pembiayaan investasi 2023 yaitu dengan anggaran mencapai Rp85,3 triliun dalam rangka mendukung proyek strategis.
"Infrastruktur yang paling banyak kemudian disusul klaster pendidikan," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, dilansir Antara, Rabu, 17 Agustus 2022.
Selain infrastruktur, pembiayaan investasi juga difokuskan untuk:
Klaster pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.
Klaster perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun.
Klaster pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun.
Klaster kerja sama internasional Rp3,5 triliun.
Klaster lainnya Rp8,5 triliun.
Sementara untuk arah kebijakan pembiayaan investasi tahun depan dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan kebudayaan.
Tak hanya itu, arah kebijakan juga untuk meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, mendukung perlindungan masyarakat, ketahanan pangan dan menjaga lingkungan sekaligus kebijakan strategis lainnya.
Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan investasi yaitu sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta kinerja keuangan BUMN penerima PMN termasuk terkait efisiensi yang belum optimal.
"Pembinaan BLU yang tersebar di berbagai K/L juga menjadi tantangan," ujar Sri Mulyani.
"Infrastruktur yang paling banyak kemudian disusul klaster pendidikan," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, dilansir Antara, Rabu, 17 Agustus 2022.
Selain infrastruktur, pembiayaan investasi juga difokuskan untuk:
Klaster pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.
Klaster perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun.
Klaster pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun.
Klaster kerja sama internasional Rp3,5 triliun.
Klaster lainnya Rp8,5 triliun.
| Baca juga: Sri Mulyani: Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2023 Tertinggi Sepanjang Sejarah |
Sementara untuk arah kebijakan pembiayaan investasi tahun depan dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan kebudayaan.
Tak hanya itu, arah kebijakan juga untuk meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, mendukung perlindungan masyarakat, ketahanan pangan dan menjaga lingkungan sekaligus kebijakan strategis lainnya.
Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan investasi yaitu sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta kinerja keuangan BUMN penerima PMN termasuk terkait efisiensi yang belum optimal.
"Pembinaan BLU yang tersebar di berbagai K/L juga menjadi tantangan," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
