"Inpres adalah "policy rules" yang berarti peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga, wajar muncul protes, bagaimana mungkin APBN-P 2016 dalam bentuk UU No. 12/2016 sebagai hasil rumusan pemerintah dan DPR bisa diubah hanya dengan Inpres," kata Heri melalui siaran persnya, Kamis (9/8/2016).
Dia menilai, langkah Presiden mengeluarkan Inpres yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 tidak cukup kuat menghadirkan postur keuangan yang kredibel.
Lebih jauh juga, Inpres itu tidak menyebut alasan dilakukan langkah-langkah penghematan yang bisa diterima sebagai alasan kuat dan masuk akal.
"Tiba-tiba saja langsung perintah penghematan. Padahal, struktur ekonomi nasional butuh stimulus. Dan itu berarti butuh modal besar," ujar politikus Gerindra ini.
Heri menjelaskan, dalam Inpres itu tertuang besaran penghematan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Di mana penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 2,7 miliar.
Sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,9 triliun.
"Masalahnya, angka-angka itu muncul begitu saja tanpa analisis yang objektif. Ini bukan republik serampangan. Segala kebijakan butuh reasoning (asalan) yang objektif dan masuk akal," kata dia.
Dia juga menekankan, langkah-langkah penghematan tidak berpengaruh signifikan dalam rangka menghadirkan postur APBN yang kredibel. APBN yang kredibel harusnya lahir dari proses perencanaan yang kredibel.
"Jika dihulunya sudah salah, ujungnya juga pasti pasti salah," paparnya.
Karena itu dia berharap, pemerintah lebih fokus pada rencana-rencana untuk menghadirkan postur keuangan kredibel dan sehat.
"Selanjutnya, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menggenjot sumber-sumber penerimaan baru secara kreatif dan maksimal. Langkah-langkah penghematan, termasuk di dalamnya self blocking oleh masing-masing kementerian/lembaga hanya akan menghambat target-target pembangunan yang sudah dipatok dalam APBN-P 2016," pungkas Heri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
