Urgensi mempercepat RUU terkait penyederhanaan nilai rupiah tidak lepas dari lamanya proses memperkenalkan bentuk uang dengan nilai baru. Berdasarkan peta jalan, bila pembahasan RUU selesai 2017, sepanjang 2018-2019 menjadi periode persiapan.
Kemudian 2020-2024 merupakan masa transisi dan masyarakat mulai beradaptasi dengan nilai rupiah yang telah disederhanakan. Nantinya dalam UU Redenominasi Mata Uang akan dicantumkan pengaturan harga barang dan jasa versi lama dan baru.
"Di dalam UU (Redenominasi Mata Uang) akan diatur semua harga barang dan jasa harus ada tabel (harga) lama dan baru. Itu nanti selama lima tahun, jadi tujuh tahun masa transisi. Nanti 2025 sampai 2028 itu masa face out. Jadi, praktis (dibutuhkan waktu) 11 tahun, tetapi kita harus mulai," ujar Agus saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin.
Agus berharap Presiden Joko Widodo memberikan dukungan langsung terhadap langkah penyederhanaan nilai rupiah sebab saat ini merupakan momentum tepat dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan tidak ada masalah signifikan bila dilakukan redenominasi.
"Itu hanya masalah administratif, uang mau disimplifikasi. Memang nanti harus ditarik uang di bawah Rp1.000 dan harga barang juga harus diubah. Kalau kami beri pandangan nanti, harus ada transisi agar tidak kaget karena di India sudah pernah redenominasi. Itu cukup signifikan dan agak kaget," ujarnya.
Secara prinsip, lanjut Tiko, redenominasi bagus dilakukan karena mata uang Indonesia lebih kecil nilainya bila dibandingkan mata uang negeri tetangga, seperti Singapura. "Mata uang Indonesia itu kan kecil sekali, misal Rp100 ribu hanya setara USD8," tandasnya. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
