Acara tersebut diselenggarakan untuk memperingati sewindu berdirinya Pusat Layaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Selama delapan tahun berdirinya LPSE, realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkeu mencapai Rp16,34 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp19,66 triliun, sehingga terdapat efisiensi Rp3,32 triliun atau 17 persen.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, yang membuka acara tersebut mengatakan, belanja yang berhubungan dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat memang harus melalui LPSE.
"Jadi kalau belanja pegawai atau berkaitan dengan pegawai tidak berkaitan dengan LPSE," kata Mardiasmo, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Sementara secara keseluruhan pengadaan barang dan jasa Kemenkeu dan K/L yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu dalam periode yang sama yakni Rp26,85 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp33,33 triliun dengan efisiensi mencapai Rp6,48 triliun atau 19 persen.
Mardiasmo mengatakan, kehadiran LPSE ditujukan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kolektif di lingkungan kementerian dan lembaga dengan harapan tak ada celah bagi K/L untuk memanipulasi belanja. Sehingga baik APBN maupun APBD tersebut harus benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
"Jangan sampai anggaran 70 persennya untuk pegawai, ini harus kita perbaiki. Ini hanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesuai sila kelima pancasila," tegas dia.
Sekadar informasi, penyelenggaraan Rakomas Pengadaan Barang/Jasa Kemenkeu bertujuan untuk mencapai tiga hal strategis, di antaranya membangun komitmen bersama para insan pengadaan untuk mewujudkan tujuan pengadaan, yaitu Value For Money, sehingga pelaksanaan belanja yang dilakukan bukan hanya mempunyai nilai tambah untuk operasional organisasi, tetapi juga mempunyai outcome yang jelas bagi para stakeholders.
Selain itu, guna mewujudkan sinergi para pihak baik dari internal maupun eksternal untuk mewujudkan percepatan pengadaan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha yang sehat dan percepatan belanja pemerintah. Serta menghasilkan konsensus pelaksanaan tata kelolapengadaan yang lebih transparan, terpadu, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Keuanga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id