Sayangnya di negara berkembang seperti Indonesia, ketersediaan data menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan. Tanpa ada data yang tepat, pemerintah tidak mungkin menjalankan kebijakan yang sudah direncanakan dengan baik.
"Kadang-kadang mungkin Anda benar-benar memiliki niat yang baik, tetapi ketika Anda tidak memiliki data yang sempurna atau data yang lengkap, serta sistem yang ada, maka desain kebijakan Anda tidak dapat diterapkan," kata dia dalam webinar Bloomberg Economy Forum di Jakarta, Rabu, 18 November 2020.
Oleh karena itu, kehadiran teknologi digital diharapkan membantu mengatasi masalah ketersediaan data seperti yang dihadapi Indonesia. Menurut dia, ekonomi digital memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
"Teknologi digital, sekali lagi banyak membantu. Jika misalnya kita punya target nama per alamat, apakah ini jaring pengaman sosial, apakah ini untuk usaha kecil menengah, maka Anda dapat dengan mudah menargetkan orang-orang itu langsung ke akun (rekening) mereka, sehingga tidak ada beban persyaratan birokrasi. Tetapi kami belum memiliki data lengkap ini untuk Indonesia," jelas dia.
Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini banyak orang yang harus bekerja dari rumah sehingga pendapatan yang diterimanya tidak seperti dalam kondisi normal. Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk bisa menerapkan kebijakan yang tepat, sehingga bukan membebani.
"Bahkan pemerintah dan rakyat kita, mereka tidak bekerja dalam situasi normal. Kebanyakan dari mereka sekarang bekerja dari rumah. Dan itulah mengapa Anda tidak dapat merancang kebijakan seolah-olah semua orang masih bekerja dengan situasi normal. Dan itulah yang benar-benar kita butuhkan untuk mengubah desain (kebijakan)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
