"Setelah ada persetujuan DPR, tender, lelang, secepatnya dimulai. Terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin ( 2/11/2015).
Empat kementerian yang dipecut untuk ngebut itu masing-masing Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian serta Kementerian ESDM. Jokowi berharap, percepatan lelang dan tender, penyerapan anggaran tahun 2016 lebih baik dari tahun ini.
"Januari tanda tangan kontrak, langsung uang muka sudah bisa keluar. Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara keterlambatan kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam postur RAPBN 2016, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.325,55 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,17 triliun.
Komponen belanja pemerintah pusat antara lain, belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp784,1 triliun. Sementara untuk pagu subsidi, pemerintah memiliki anggaran subsidi BBM dan LPG Rp63,triliun dan subsidi listrik Rp38 triliun.
Adapun untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Di dalamnya terdapat pagu dana desa sebesar Rp47 triliun.
Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.822,5 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.506 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
