Misalnya saja fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti melalui wakilnya menyatakan Pemerintah perlu mewaspadai dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau Brexit di samping memperhatikan perekonomian Tiongkok yang belum menunjukkan kondisi positif ditengah adanya penurunan harga komoditas.
"Ini akan berdampak pada Indonesia, karena bisa menbuat investasi terbatas padahal investasi itu diharapkan bisa dongkrak pertumbuhan," kata Rinto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Rinto juga menyinggung doal defisit anggaran yang disepakati 2,35 persen atau Rp296 triliun atau lebih tinggi dari defisit dalam APBN induk 2,15 triliun atau Rp273 triliun. Pihaknya mengharapkan Pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga agar tak melebar. Caranya, dengan menggenjot penerimaan pajak lebih maksimal.
"Sehingga menutup defisit dengan utang menjadi langkah terakhir," ujar dia.
Sementara itu, fraksi partai Nasional Demokrat, melalui Ahmad Hatari, juga menyoroti perihal defisit anggaran. Menurut Hatari defisit yang melebar menjadi indikasi struktur fiskal yang rentan dan rapuh.
"Kami meminta Pemerintah meninjau ulang defisit agar berada dalam level yang relatif aman," terang Hatari.
Nasdem juga mngomentari besaran penyertaan modal negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada pengusulannya malah lebih besar dibanding pemangkasan anggaran belanja.
"Penambahan PMN justru mencerminkan kurangnya konsistensi pemerintah," terang Hatari.
Adapun asumsi makro ekonomi yang disepakati dala APBN-P yakni pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, nilai tukar rupiah Rp13.500 per USD, inflasi 4,0 persen, SPN 3 bulan 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD40 per barel, lifting minyak 820 ribu barel per hari serta lifting gas 1.150 barel per hari setara minyak.
Sementara itu, penerimaan negara yang disepakati yakni meningkat Rp51,7 triliun dari usulan perubahan Rp1.734,5 triliun menjadi Rp1.786,2. Kenaikan tersebut dipengaruhi dari adanya perubahan peningkatan asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting migas yang membuat penerimaan negara dari sektor migas yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ikut meningkat.
Kenaikan penerimaan pajak disumbang dari kenaikan PPh migas Ro12,1 triliun dari Rp24,3 triliun dalam RAPBNP menjadi Rp36,3 triliun. Hal ini membuat penerimaan perpajakan seluruhnya ikut terangkat menjadi Rp1.539,2 triliun dari usulan revisi sebelumnya Rp1.527,1 triliun.
Sementara, untuk peningkatan PNBP secara total Rp39,7 triliun dari Rp205,4 triliun menjadi Rp245,1 triliun, yakni disumbang dari SDA Rp90,5 triliun. SDA migas menjadi Rp68,7 triliun dan SDA non migas Rp21,8 triliun. Sedangkan PNBP lainnya mengalami penurunan Rp700 miliar, pendapatan BLU naik Rp200 miliar dan laba BUMN tetap Rp34,2 triliun.
Dari sisi belanja pagu perubahannya sebesar Rp2.082,9 triliun, yang mana belanja pusat sebesar Rp1.306,7 triliun. Belanja tersebut dibagi untuk belanja kementerian atau lembaga Rp767,8 triliun, belanja non K/L Rp538,9 triliun, transfer daerah Rp776,3 triliun.
Dari postur tersebut tercipta defisit anggaran sebesar 2,35 persen dari PDB atau Rp296,7 triliun yang mana untuk pembiayaan dengan penerbitan utang sebesar Rp364,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
