Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: dok BKPM.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: dok BKPM.

Kebut Revisi UU Cipta Kerja, Menteri Bahlil Pastikan Awal 2022 Selesai

Ekonomi BKPM Omnibus Law UU Cipta Kerja Bahlil Lahadalia
Husen Miftahudin • 01 Desember 2021 20:50
Jakarta: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengebut revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pascaputusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi itu ditargetkan selesai pada awal tahun depan.
 
"Kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar penyelesaiannya bisa cepat. Mungkin di awal tahun depan sudah bisa kita kebut untuk selesai," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu, 1 Desember 2021.
 
Di samping itu, Bahlil memastikan keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja tak akan memengaruhi realisasi investasi pada kuartal IV-2021. Namun ia tak menampik putusan tersebut bakal berimbas pada realisasi investasi di tahun depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dampaknya pasti ada, namun dampak ini bisa kita kelola kalau dilakukan dengan komunikasi yang baik," paparnya.
 
Ia juga menekankan, MK tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala berarti bagi pencapaian realisasi investasi di tahun ini. Termasuk Online Single Submission (OSS), insentif fiskal, serta berbagai ketentuan lainnya.
 
"Kami sudah menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku, tidak ada satu pasal pun yang dianulir, termasuk Peraturan Pemerintahnya (PP), sudah ada 47 PP yang disahkan, empat Perpres (Peraturan Presiden), dan 22 Permen (Peraturan Menteri)," urai dia.
 
Bahlil juga tak merevisi target investasi tahun depan yang tetap sebesar Rp1.200 triliun. Dalam mencapai target tersebut, Bahlil menyebut komunikasi dengan calon investor menjadi kunci keberhasilan.
 
"Kami melakukan komunikasi langsung, kita telepon, e-mail, karena kita mitigasi agar dampaknya tidak melebar. Dari komunikasi kami, ternyata mereka memahami kondisi negara kita dan mereka percaya kepemimpinan Bapak Presiden dalam menyelesaikan masalah bangsa. Insyaallah target kita Rp1.200 triliun di 2022 tetap jadi hal yang harus diperjuangkan selama kita mampu menyelesaikan pandemi," pungkas Bahlil.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif