Presiden Joko Widodo menyadari tantangan ekonomi kian berat. Foto: AFP.
Presiden Joko Widodo menyadari tantangan ekonomi kian berat. Foto: AFP.

Jokowi Akui Tantangan Ekonomi Kian Berat

Ekonomi ekonomi indonesia Nota Keuangan 2019
Desi Angriani • 16 Agustus 2019 14:55
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengakui tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan kompleks. Hal itu disampaikannya dalam pembacaan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tangun Anggaran 2020 dan Nota Keuangan.
 
"Tantangan ekonomi ke depan semakin berat," ujarnya Paripurna Pembukaan Masa Persidangan DPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
Jokowi menjelaskan tantangan berat ini disebabkan oleh dinamika ketidakpastikan global, perlambatan ekonomi dunia, hingga krisis di beberapa negara emerging market.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahkan, Indonesia turut terimbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Termasuk depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan Peso Argentina, membuat Indonesia harus waspada.
 
"Beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Ini membuat kita harus waspada," ungkapnya.
 
Namun demikian, Jokowi mengklaim Indonesia berhasil menghadapi gejolak tersebut melalui berbagai reformasi fiskal. Tercermin dari capian pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir yang cukup memuaskan.
 
"Pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan," kata Jokowi.
 
Tren pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, meningkat dari 4,88 persen di 2015 menjadi 5,17 persen di 2018. EKonomi Indonesia masih tumbuh positif di semester I 2019 yakni, sebesar 5,06 persen.
 
Angka pengangguran menurun dari 5,18 persen pada Februari 2015 menjadi 5,01 persen di 2019. Selanjutnya, tingkat kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, atau terendah dalam sejarah NKRI.
 
Di sisi lain, ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.
 
Jokowi menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.
 
Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur termasuk listrik dan air juga meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.
 
"Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian. Namun, kita tidak boleh lengah," pungkasnya.
 

(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif