"Jadi supaya menjaga daya beli masyarakat kita terutama masyarakat miskin sehingga bisa merespon secara proper terhadap kenaikan harga-harga tersebut. Kita perlu program yang lain untuk mengendalikan inflasinya itu sendiri," kata Isa dilansir dari laman Kemenkeu, Minggu, 10 April 2022.
Ia menambahkan, pemerintah melalui APBN terus hadir melalui kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi serta membantu kelompok rentan, tidak mampu, dan dunia usaha, utamanya UMKM, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.
Adapun respon pemerintah melalui BLT minyak goreng ini dilakukan secara tepat dan terukur. Namun, diberikan dalam tiga bulan yakni April sampai dengan Juni 2022 dengan masing-masing bantuan sebesar Rp100 ribu per penerima per bulan.
"Kita lihat apakah kemudian nanti sudah cukup untuk merespon kenaikan harga-harga yang saat ini terjadi. Ini setelah itu nanti kita akan evaluasi kembali," ungkap dia.
Selain itu, pemberian BLT ini masih dalam jangkauan APBN 2022. Kebijakan pemberian tambahan bantuan sosial berupa BLT minyak goreng menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dianggarkan sebelumnya.
Pemerintah menganggarkan Rp6,95 triliun untuk program BLT minyak goreng. Bantuan tersebut disalurkan melalui dua skema, yaitu melalui program bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial dan bantuan sosial pangan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).
Untuk BLT minyak goreng melalui Kementerian Sosial pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Sedangkan untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN yang disalurkan melalui TNI/Polri, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
