"Terkait dengan PEN kita lihat outlook-nya sampai dengan akhir tahun sebesar 88,5 persen. Nah ini yang kita akan terus monitor dalam beberapa hari ini," kata dia dalam video conference, Kamis, 30 Desember 2021.
Adapun rendahnya belanja PEN 2021 ini disebabkan oleh realisasi terendah di program dukungan UMKM karena adanya pergeseran komponen DIPA untuk program Imbal Jasa Penjaminan (IJP), tambahan alokasi belanja untuk biaya margin investasi pemerintah, hingga subsidi UMKM alokasi lebih rendah.
"Untuk faktor dari IJP daripada sektor untuk keuangan yang Rp30 triliun dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus, jadi dia tidak membutuhkan tambahan alokasi untuk penjaminan," ungkapnya.
Berdasarkan prediksinya, realisasi belanja klaster kesehatan akan mencapai Rp193 triliun atau 89,8 persen dari pagu, perlindungan sosial sebesar Rp170,5 triliun atau 91,3 persen, program prioritas Rp106,5 triliun atau 90,3 persen, dukungan UMKM Rp116,2 triliun atau 76,9 persen, dan insentif usaha Rp72,7 triliun atau 115,7 persen.
Untuk tahun ini, pemerintah menambah alokasi anggaran program PEN dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,7 triliun. Kenaikan terjadi untuk perlindungan sosial dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun dan kesehatan dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk program lain masih tetap sama yaitu insentif usaha Rp62,83 triliun dan program prioritas Rp117,94 triliun. Hanya anggaran dukungan UMKM yang mengalami penurunan dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
