"Buat kita kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membantu nilai tukar petani seperti subsidi pupuk, PKH, dan bansos diterima petani itu sebetulnya membantu kenaikan nilai tukar petani yang mungkin tidak dimasukkan ke dalam NTP," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.
Ia menyebut, pemerintah telah meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memasukkan komponen bantuan pemerintah kepada petani dan nelayan. Pasalnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk kelompok tersebut terbilang cukup besar.
"Karena anggaran pemerintah membantu kelompok petani dan nelayan itu signifikan tetapi tidak masuk perhitungan di dalam nilai tukar petani. Nanti terserah BPS mungkin punya kemampuan untuk melihat metodologinya dan dari sisi akurasi penghitungan NTP," ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, total anggaran untuk sektor pertanian mencapai Rp93 triliun, ditambah lagi bantuan sosial yang disalurkan kepada 60 persen penerimanya merupakan petani maupun nelayan untuk membantu meningkatkan daya beli mereka.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selama ini perhitungan NTP maupun NTN belum memperhitungkan subsidi dari pemerintah. Ia berjanji masukan dari Sri Mulyani akan menjadi pertimbangan BPS dalam menyusun data NTP dan NTN.
"NTP memang ini belum dimasukan komponen subsidi pemerintah kepada para petani dan nelayan. Ini akan menjadi catatan kami ke depan NTP ini sedang dilakukan perbaikan menyeluruh sehingga catatan tadi dari Bu Menkeu akan kami masukkan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
