Pada 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kesehatan akan berada pada kisaran Rp153,8 triliun hingga Rp209,9 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan 2021 dan 2022 yaitu Rp312,4 triliun dan Rp255,4 triliun yang didominasi oleh aspek penanganan pandemi covid-19, maka anggaran kesehatan 2023 lebih rendah.
Namun dengan asumsi belanja untuk pandemi akan menurun tajam atau hampir nol, Sri Mulyani menyebut, total belanja kesehatan 2023 akan jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja kesehatan nonpandemi tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut, pemerintah tetap memfokuskan belanja kesehatan yang memang secara struktural harus diperbaiki.
"Untuk jamkesmas, membantu masyarakat miskin agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan, kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi, layanan kesehatan, dan penurunan stunting, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan yang tetap akan diperbaiki di seluruh pelosok tanah air," kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 1 Juni 2022.
Sementara itu, belanja perlindungan sosial tahun depan akan diarahkan untuk akselerasi reformasi perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pagu indikatif belanja perlindungan sosial akan berada pada kisaran Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun.
"Kita berharap APBN tetap menjalankan fungsi shock absorber untuk menjaga masyarakat, baik untuk PKH, kartu sembako, subsidi listrik, elpiji, dan jaminan kehilangan pekerjaan," ungkapnya.
Di sisi lain, dengan naiknya belanja negara di kisaran Rp2.795 triliun hingga Rp2.993 triliun, maka anggaran pendidikan juga akan meningkat yaitu Rp559,2 triliun hingga Rp598,7 triliun. Belanja ini meliputi berbagai belanja pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga tinggi, meningkatkan operasi sekolah, dan tunjangan profesi guru.
Pembangunan infrastruktur
Terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, hal ini dikarenakan meski dalam sembilan tahun terakhir banyak infrastruktur yang dibangun, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya.Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, tambahnya, infrastruktur yang difokuskan adalah yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan saat ini atau bisa selesai 2023 atau semester I-2024. Hal itu untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam mengakselerasi dan membangun infrastruktur.
"Baik itu mulai dari penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi, pangan, konektivitas, maupun infrastruktur jalan dan TIK lainnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
