Ilustrasi. FOTO: MI/Andri Widiyanto
Ilustrasi. FOTO: MI/Andri Widiyanto

Pemerintah Dinilai Perlu Susun Skala Prioritas Hadapi Kondisi di 2023

Antara • 21 Desember 2022 07:58
Jakarta: Pakar Ekonomi Universitas Mercu Buana Agus Herta berpendapat pemerintah perlu membuat escape clause terkait kebijakan fiskal yang memuat rencana kontijensi jika terjadi kondisi ekstraordinary pada 2023.
 
"Dalam menghadapi kondisi ketidakpastian, pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang menjadi panduan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara terutama di 2023," katanya, saat diskusi publik Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara, dilansir dari Antara, Selasa, 20 Desember 2022.
 
Agus menilai kondisi gonjang-ganjing yang disebabkan oleh pandemi yang tak kunjung usai menyebabkan terjadinya masalah kesehatan yang kemudian menjadi economic wide shocks yang menggoncang kurva aggregate demand dan aggregate supply secara bersamaan.

"Masalah kesehatan menyebabkan berhentinya pergerakan orang. Padahal ekonomi berkaitan sekali dengan pergerakan orang, ketika tidak ada pergerakan orang tidak ada pergerakan ekonomi," ujarnya.
Baca: Cegah Investasi Bodong, OJK Dorong Peningkatan Literasi Keuangan

Belum lagi perang Rusia-Ukraina yang tak berkesudahan yang menciptakan kondisi stagflasi akibat kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang sangat tinggi. Kendati pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memiliki tren meningkat, namun situasi di 2023 akan sangat bergantung pada dampak kegiatan fiskal yang ditetapkan pemerintah.
 
"Tahun ini ada beberapa undang-undang yang menarik sekali, terutama yang kemarin disahkan tentang P2SK, omnibus law sistem keuangan yang menyatukan 15 undang-undang. Pertanyaannya apakah itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau malah tidak," ucap dia.
 
Menurut dia dampak kebijakan fiskal tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi namun harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah bersama DPR harus selektif dalam menyusun anggaran yang terbatas dengan jeli dan cermat memilah kegiatan yang harus didukung pendanaannya.
 
"Mana yang urgent mana yang just important, apalagi yang sekadar nice to have. Mana yang long term yield, mana yang medium or short term yield dan mana yang no yield untuk 270 juta penduduk Indonesia," pungkasnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan