BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah.
"Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting, karena Indonesia memang terus berupaya di dalam meningkatkan pembangunan dan membangun fondasi di dalam rangka untuk mencapai status Indonesia maju dan negara dengan berpendapatan tinggi," ucap Sri Mulyani dikutip dari siaran pers, Selasa, 3 Oktober 2023.
Menkeu mengatakan salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital.
Untuk mendukung hal tersebut, maka fokus pembangunan Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Karena, infrastruktur digital dan hard infrastruktur bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik," tegas dia.
| Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Langkah Nyata RI Wujudkan Transisi Energi |
Manfaatkan platform digital
Selanjutnya, Sri Mulyani menekankan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung, termasuk oleh instrument keuangan daerah (APBD).
Menkeu mengatakan, evaluasi dari kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi saat ini belum terdapat adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Untuk itu, dari sisi legislasi, kita telah menyelesaikan Perundang-undangan untuk meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD dari sisi kebijakan fiskal, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," lanjut dia.
Salah satu fondasi penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah yang penting melalui UU HKPD adalah sinergi Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital.
Sinergi BAS yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta seluruh pemerintah daerah yang menjadi hal sangat penting sebagai syarat untuk meningkatkan digitalisasi secara maksimal.
"Sinergi BAS juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan," jelas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
