medcom.id, Jakarta: Pemerintah menetapkan arah kebijakan belanja dalam Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017 untuk mendukung desentralisasi atau pemerataan.
Hal ini tercermin dari alokasi anggaran transfer daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun yang lebih besar dibanding belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp763,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan banyak fungsi kegiatan K/L yang sekarang sudah didelegasikan ke daerah. Belanja K/L sekarang bukan lah prioritas.
"Peranan Pemerintah Daerah sangat penting dan kritikal," kata Ani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).
Menurut dia, konsep desentralisasi atau pemerataan pertumbuhan dengan mendesain anggaran yang berimbang antarpusat dan daerah akan terus terjadi. Sehingga instrumen fiskal dalam APBN bisa menjadi penjaga momentum pertumbuhan.
Baca: Mencatat Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Semester I-2016
Pemerintah menginginkan agar peran Pemda dalam mendorong pertumbuhan lebih digenjot. Daerah diminta bisa melayani aktivitas masyarakat dengan menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan menyejahterakan warganya.
"Di mana pun kita berada di Republik Indonesia, kita punya kapasitas untuk menjamin pelayanan dasar. Transfer daerah dilakukan untuk makin menguatkan daerah yang kekurangan," jelas Ani.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
