"Momen ini mengingatkan kita semua tentang janji-janji kemerdekaan yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan, dan yang harus kita tuntaskan," kata Jokowi, saat menyampaikan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2018, di Sidang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2018 beserta Nota Keuangannya, Jokowi menegaskan, penyusunan RUU APBN 2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara pemerintah, DPR, dan DPD. Diharapkan kondisi seperti ini bisa terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.
Pada proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan DPD beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mendapatkan masukan yang konstruktif dari parlemen. Dengan masukan-masukan itu, pemerintah dapat menyusun RAPBN Tahun Anggaran 2018 dan bisa menyampaikan pada Sidang Paripurna Dewan.
"Insyaallah, kerja bersama antara pemerintah dan dewan tersebut akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu kita," kata Jokowi.
RAPBN 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional.
"Dengan demikian, RAPBN 2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan," tegas Jokowi.
Ia menambahkan, di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN 2018 tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha.
Pada 2015, lanjutnya, pemerintah meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif, dubah menjadi produktif. Belanja subsidi energi yang kurang tepat sasaran, direalokasi menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat termasuk di bidang infrastruktur.
"Kita juga mulai mengalokasikan dana desa untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di pelosok Tanah Air yang selama ini banyak belum tersentuh pembangunan," ujarnya.
Pada 2017 ini, masih kata Jokowi, pemerintah bertekad menjadikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan. Kebijakan itu utamanya mencakup pertama, redistribusi aset melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif.
"Serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat," tuturnya.
Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau semakin banyak masyarakat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara massif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
