Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku undangan kepada para pimpinan media ke istana untuk pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid XII agar pembicaraan Presiden Jokowi lebih lepas dan luwes. Hal tersebut juga keinginan Presiden Jokowi.
"Waktu presiden sudah mau ajak ngobrol juga. Dia bilang jangan disiarin, karena ngomongnya supaya lepas kali, enak begitu," ujar Darmin singkat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Presiden Jokowi ingin menaikkan peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB) ke posisi 40. Maka itu, pemerintah menetapkan kemudahan berusaha sebagai isi dari paket kebijakan ekonomi XII.
Dalam survei EODB yang dilakukan Bank Dunia, ditetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha. Masing-masing adalah Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).
Pemerintah berusaha memangkas indikator kemudahan berusaha itu untuk menarik minat investor menanamkan dananya ke indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
