Sebagai Presiden terpilih, Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo) telah mengagendakan beberapa kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Peerjuangan (PDI-P) Arief Budimanta menyebut bahwa Jokowi mempunyai empat agenda prioritas yang akan langsung dikerjakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Hal pertama yang akan dilakukan Jokowi nantinya adalah memangkas kesulitan investasi. Jokowi akan memangkas kendala investasi agar semua proses bisa berjalan dengan cepat. Maka dari itu, kita tak boleh bekerja lambat," kata Arief, dalam acara Diskusi Dwi Bulanan INDEF, di Jalan Batu Merah No. 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).
Kedua, lanjutnya, adalah mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, di mana saat ini RPJMN telah dibuat namun belum memasukkan visi dan misi Jokowi. "Kita akan melakukan intervensi korektif yang nanti akan didiskusikan. November 2014 ini draf RPJMN yang baru akan sudah selesai. Januari RPJMN baru bisa langsung dijalankan," jelas Arief.
Agenda prioritas ketiga adalah mengubah aturan wajib belajar sembilan tahun menjadi 12 tahun. Sektor pendidikan ini direncanakan akan bebas biaya pungutan dengan adanya realokasi anggaran.
"Saat ini dari 240 juta populasi Indonesia, baru ada sekitar 100 juta yang bersekolah. Dan dari yang bersekolah tersebut, hanya ada empat juta yang sampai SMA. Hal ini jelas membutuhkan tantangan anggaran politik intervensi," ungkapnya.
Terakhir atau yang keempat adalah memperbaiki sisi penerimaan negara dengan mengejar sumber penerimanaan negara dari pajak maupun nonpajak. "Memperbaiki sisi penerimaan pajak dan non pajak dengan melakukan proses optimalisasi. Statistik sektor formal yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hanya 20 juta orang. Dan yang aktif melaporkan pajak hanya sekitar kurang dari 10 juta orang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
