Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Kautsar)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Kautsar)

Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWP

Ekonomi kementerian keuangan pajak e-commerce
17 Januari 2019 10:27
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.
 
Ia mengakui bahwa ada interprestasi yang berbeda dalam memahami isi PMK tersebut.
 
"Kami ingin sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk menyampaikan NPWP maupun NIK," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nantinya, sambung dia, hal tersebut akan dirinci lebih lanjut di dalam peraturan Dirjen Pajak.
 
Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak berniat untuk menghalangi masyarakat yang akan melakukan bisnis melalui platform marketplace. Apalagi, berdasarkan data asosiasi e-commerce (idEA), banyak pelaku baru yang berasal dari mahasiswa sampai kalangan ibu rumah tangga.
 
"Mereka tidak boleh dihalangi dengan kekhawatiran untuk melakukan penyerahan NPWP atau NIK," katanya.
 
Sebagai pelaku baru, terang Sri Mulyani, pendapatan mereka pasti masih di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), yakni di bawah Rp54 juta setahun.
 
"Kalau dikalikan dalam bentuk omzetnya, mereka di bawah Rp300 juta. Mereka masih di bawah PTKP dari sisi pendapatan bersih mereka sehingga kami tidak akan membebani dengan persyaratan seperti itu," tuturnya.
 
Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengapresiasi penjelasan yang disampaikan Menteri Keuangan terkait dengan pemberlakuan PMK tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
 
"Kami berterima kasih sudah di-respons dengan baik. Spiritnya sama bahwa ini bukan untuk membuat orang yang baru mau memulai usaha itu takut," kata Untung.
 
Pemberlakuan PMK yang berlaku efektif pada 1 April 2019 tidak dimaksudkan memberikan beban pajak baru bagi pelaku usaha yang bergerak di e-commerce. (Media Indonesia)
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi