Bisnis <i>Online</i> Harus Kena Pajak
Illustrasi (MI/ARYA MANGGALA).
Jakarta: Perkembangan digital membuat bisnis daring alias e-commerce kian digandrungi masyarakat. Sayangnya, aksi jual-beli di dunia maya itu tak dimanfaatkan pemerintah lewat pengenaan pajak. Padahal, potensi pajak bisnis daring ditaksir mencapai sebanyak Rp15 triliun.

Menurut Vice Chair Free Trade Area (FTA) Komite di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shanti Ramchand Shamdasani, pemerintah harus mengatur pengumpulan pajak bisnis daring lewat undang-undang. Melalui undang-undang, dia yakin pajak di bisnis daring mampu dikumpulkan secara maksimal.

"Pemerintah harus tepat mengoleksi dan mengumpulkan pajak e-commerce. Karena transaksinya besar, maka harus difasilitasi dengan undang-undang yang kuat. Undang-undangnya juga harus sistematis dan dengan mekanisme yang jelas," ujar Shanti dalam diskusi Research Center Media Group di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.

Lantaran membentuk undang-undang butuh waktu lama, ungkapnya, pengenaan pajak bisa dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan memasukkan pengenaan pajak dalam perjanjian bilateral. Sebab, Shanti bilang, bisnis daring tak hanya dilakukan oleh pedagang dari satu negara. Banyak pedagang dari negara-negara lain ikut menjajakan barang dagangannya di bisnis daring.

"Bagaimana kita mengenakan pajak kalau yang jualan itu orangnya ada di Australia misalnya? Makanya ini juga bisa dimasukkan ke perjanjian-perjanjian bilateral," imbuhnya.

Pengenaan pajak bisnis daring dalam perjanjian bilateral juga jadi upaya di tengah penggodokan undang-undang e-commerce. 
 
"Sambil menunggu undang-undang ini jadi, kita bisa memasukkan ini ke perjanjian-perjanjian bilateral bahwa kalau ada penjualan-penjualan tertentu bisa kita kenakan pajak," ungkapnya.

Namun demikian, pengenaan pajak bisnis daring harus memberikan rasa aman bagi para pengusaha. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha juga harus transparan.

"Bayar pajak e-commerce harus transparan dan jelas. Jumlah penjualan berapa dan pajak yang dikenakan berapa, itu harus transparan," pungkas Shanti.




(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id