?Pemerintah Buka Klinik Berusaha di Batam. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
?Pemerintah Buka Klinik Berusaha di Batam. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Pemerintah Buka Klinik Berusaha di Batam

Ekonomi ptsp kemudahan berusaha
Eko Nordiansyah • 01 Februari 2019 12:12
Batam: Pemerintah membuka Klinik Berusaha di Batam, dengan fasilitas pelayanan berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan. Adanya klinik ini diharapkan dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata khususnya di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk memikat investasi. Meskipun perlu juga didukung dengan ekosistem lain seperti ketersediaan lahan, insentif, sumber daya, market size, kenyamanan operasional berusaha, dan lain-lain.
 
"Selain mendorong investasi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Ini semua untuk menekan defisit transaksi berjalan kita," kata Susi yang juga Ketua Dewan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam, Jumat, 1 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan seluruh pemangku kepentingan terus duduk bersama merancang masa depan Batam yang ideal untuk Batam, tanpa meminggirkan urusan di depan mata yang harus diselesaikan, seperti mendorong kegiatan investasi dan berusaha. Menurutnya pemerintah tidak boleh kehilangan momentum.
 
"Perbedaan pendapat memang dinamika, ketidakpastian juga masih ada, tapi yakinlah bahwa kita sedang berproses. Semua harus saling percaya bahwa ini untuk Batam yang lebih baik. Peluncuran ini adalah langkah awal yang nyata untuk menyatukan otoritas Batam," jelas dia.
 
Peluncuran Klinik Kemudahan Berusaha di MPP Batam ini merupakan bagian dari tugas pengawalan dan pengembangan investasi di Batam, sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
 
Klinik Berusaha ini terhubung dengan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat Pusat dan Daerah, serta terhubung pula ke Kelompok Kerja Paket Kebijakan Ekonomi melalui Protokol Komunikasi.
 
Selain itu, investor dan pelaku usaha di MPP Batam juga dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya, untuk mengakses layanan Online Single Submission (OSS) baik melalui Layanan Mandiri, Layanan Berbantuan, maupun Layanan Prioritas.
 
"Konten, eligibility penerima layanan, dan proses bisnis Perizinan Berusaha diusahakan untuk semakin sederhana, jelas, tegas, dan berbiaya rendah. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tanpa merugikan investor dan pelaku usaha," pungkasnya.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif